Sebelum ada izin Presiden, Fahri Hamzah dukung Setnov terus mangkir panggilan KPK

Selasa, 14 November 2017 17:23 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Pimpinan DPR sikapi status tersangka Setnov. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung langkah Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) melalui kuasa hukum, Fredrich Yunadi yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 12 dan 46 ayat 1 dan ayat 2 UU KPK.

Apabila belum dikabulkan, Setnov tak akan hadir pada pemeriksaan KPK. Fahri mendukung Setnov lebih baik menunggu izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa oleh KPK. Setnov sedianya kembali dipanggil oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP pada Rabu (15/11) besok.

"Justru itu bagus. Pak Novanto bagus jangan datang (ke KPK) kalau tidak izin Presiden," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/11).

Menurut Fahri, Presiden Jokowi harus mengetahui pasal 20A huruf (3) UUD 1945 yang mengatur hak imunitas anggota DPR. Kemudian, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Hak Anggota Dewan, huruf (h) terkait imunitas. "Biar Presiden ngerti ada pasal soal imunitas. Di konstitusi kita," tambah Fahri.

Menurut Fahri, anggota DPR sebelumnya banyak jadi korban dan dirusak namanya lantaran dipanggil untuk diperiksa oleh KPK tanpa izin dari Presiden. Dia mengingatkan kepada KPK terkait hak Anggota Dewan terkait imunitas.

"Orang itu enggak ngerti apa-apa kemudian dipanggil hanya karena rapat. Jangan lupa loh ini konstitusi soal hak imunitas. Jangan diputar-putar. Dalam konstitusi Anggota DPR tidak boleh dipersoalkan dalam persoalan tugasnya itu imunitas," ungkap Fahri.

"Kenapa imunitas ada? Kok boleh sih ngasih imunitas? Karena kalau mau jabatan besar kepada mereka. Karena mereka harus imunitas. Mau musuhnya besar kasihlah senjata pamungkas daya tahan yang kuat. Jangan anggota DPR panggil-panggil enggak betul itu," kata Fahri.

Setnov melalui tim kuasa hukumnya menyatakan bakal terus mangkir dari panggilan KPK sampai MK mengeluarkan putusan atas gugatan uji materi UU KPK. Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menegaskan berdasarkan prosedur di MK, KPK tetap bisa menyidik Setnov meski uji materi UU KPK masih diuji dan belum keluar putusan.

"Jadi kalau undang undang itu memberikan hak secara clear kepada KPK untuk bisa memanggil seorang tersangka bahkan menahan tersangka, sebelum undang-undang itu dibatalkan eksistensinya maka itu tetap bisa digunakan," kata Refli.

"Kalau misalnya pihak Setya Novanto dalam hal ini membangkang. Maka KPK bisa melakukan upaya paksa. Termasuk menahan. Sampai ada putusan MK yang menyatakan pasal itu tidak berlaku," tukas Refly.

Diketahui, Kuasa Hukum Setnov, Fredrich Yunadi menegaskan kliennya tidak akan memenuhi panggilan KPK sampai ada putusan dari MK terkait judicial review yang baru saja dilaporkan terkait UU KPK.

Menurutnya, keputusan ini sama dengan KPK yang menolak hadir dalam rapat Pansus hak Angket KPK. Alasannya karena KPK menunggu putusan dari MK terkait ke keabsahan Pansus Angket KPK.

"Mereka kan selalu mengabaikan panggilan pansus dengan alasan menunggu putusan MK baru mereka akan menentukan sikap akan memenuhi panggilan daripada pansus atau tidak. Kami juga sekarang mengatakan bahwa klien kami akan menunggu putusan MK untuk menentukan sikap," jelasnya. [rzk]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.