Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyambangi kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat. Dia mengadukan dugaan kebohongan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah mengantongi surat rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI Jakarta untuk menggelar Formula E di Monas.

Padahal, Ketua TACB, Mundardjito, membantah memberikan rekomendasi tersebut. Prasetyo pun datang ke Setneg untuk menginformasi kebenaran surat itu dan bertemu Sekretaris Mensesneg, Setya Utama.

"Kami sebagai ketua dewan dari Fraksi kami melihat ada manipulasi lagi, bahwa seakan-akan kepala cagar budaya Pak Mundardjito ini mengiyakan padahal belum dikonfirmasinya. ini kan juga saya bertanya kepada Pak Setneg kok dibolehkan," kata dia di Kemensesneg, Kamis (13/2).

Prasetio menyebut, Setneg tidak mengetahui dugaan manipulasi surat rekomendasi TACB tersebut. Maka dari itu, perlu ada klarifikasi yang jelas.

"(Makanya) Saya minta masukan dengan Pak Sesmen yang waktu itu bertemu dengan Pak Anies langsung. Kan mereka yang merupakan tim pengarah," ucap Edi.

Politikus PDIP tersebut kecewa dengan manipulasi surat rekomendasi TACB tersebut. Menurutnya, Anies telah melakukan pembohongan publik.

"Seperti ini kan harus sama harus sinkron. Apakah dia sudah mendapatkan izin atau belum. Tapi kalau semua main tabrak-tabrak saja ya negara ini ada aturannya. Saya sebagai pimpinan daerah DPRD , saya kecewa dan ini adalah pembohongan publik itu saja," ujarnya.

Prasetio mengaku bahwa dirinya tidak keberatan Formula E digelar di Monas. Tetapi, Monas adalah lokasi sejarah dan jalur hijau. Dia bilang, ada lokasi Ancol yang lebih tepat digunakan sebagai sirkuit Formula E.

"Kita kan punya tempat sendiri namanya Ancol, kita perbaiki dan pariwisatanya juga kita dapat. Kalau bicara masalah pendapatan ini juga baik kok, tempatnya besar, dan nggak tertutup. Penonton masuk bisa dapat uang dari tiket, dari hotel, dari apa," tuturnya.

Dengan hal tersebut, Prasetio bakal memanggil Gubernur DKI Anies Baswedan. Dia akan menanyakan perihal dugaan manipulasi surat rekomendasi dari TACB untuk gelaran Formula E di Monas.

"Saya akan memanggil (Anies). Hari ini saya masih punya palu, lho. Kalau dia kan punya uang, saya punya palu. Kalau palu ini nggak saya ketokin, nggak terjadi apa-apa. Kalau dia keras, saya keras," tandas Prasetio.

TACB Bantah Keluarkan Rekomendasi

Sebelumnya, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI Jakarta Mundardjito menyatakan TACB belum pernah mengeluarkan rekomendasi mengenai penyelenggaraan mobil balap listrik atau Formula E di Monas.

"Saya enggak tahu, kita enggak bikin. Saya ketuanya," kata Mundardjito saat dihubungi, Rabu (12/2).

Selain itu, dia juga menyebut Pemprov DKI Jakarta belum pernah mengajak koordinasi untuk kajian penyelenggaraan Formula E di kawasan Monas.

Mundardjito mengaku baru mengetahui adanya perhelatan yang berlangsung pada 6 Juni 2020 saat adanya penolakan dari Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Pratikno.

"Baru tahu kemudian ditolak, mula-mula sama setneg. Jadi gimana juga enggak ngerti," jelasnya.

Pelaksanaan Formula E di Monas pun tarik ulur. Kementerian Sekretaris Negara, sebagai ketua pengarah pembangunan berdasarkan Keppres 25/1995, sempat melarang Formula E dilaksanakan di Monas.

Dua hari setelah larangan itu, Kemensesneg membolehkan acara itu di Monas dengan sejumlah catatan-catatan.

Setelah mendapatkan surat rekomendasi penyelenggaraan Formula E di Monas, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengirimkan surat ke Mensesneg Pratikno, pada Selasa (11/2).

Surat yang dikirimkan disertakan pula rute lintasan atau sirkuit Formula E dengan panjang 2,6 meter, rute searah jarum jam dengan 11 tikungan.

"Dalam rangka menjaga fungsi, kelestarian lingkungan dan cagar budaya di kawasan Medan Merdeka dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan ke dalam Surat Kepala Dinas Kebudayaan tanggal 20 Januari 2020 Nomor 93/-1.853.15 tentang Penyelenggaraan Formula E 2020," tulis Anies yang dikutip dari salinan surat yang dikirimkan ke Mensesneg.