Saksi Prabowo Dalami Masalah DPT karena Penasaran Pemilu Sering Berakhir di MK

Rabu, 19 Juni 2019 16:17 Reporter : Yunita Amalia
Saksi Prabowo Dalami Masalah DPT karena Penasaran Pemilu Sering Berakhir di MK Sidang kedua sengketa Pilpres 2019. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - KPU menanggapi keterangan saksi kedua tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Idham Amiruddin yang mengungkapkan adanya DPT Pemilu 2019 bermasalah bersumber dari NIK siluman atau rekayasa. KPU selaku pihak termohon dalam sidang ini semula mempertanyakan latar belakang pekerjaan saksi Prabowo-Sandiaga tersebut.

"Di dalam KTP tertulis pekerjaan adalah konsultan," tanya komisioner KPU Hasyim Asy'ari dalam sidang lanjutan gugatan hasil Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Idham mengaku memiliki pekerjaan sebagai konsultan khususnya analisis data base. KPU lantas menanyakan konsultan dimaksud Idham lantaran dalam kesaksiannya mengaku mendapat data DPT dari IT DPP Gerindra.

"Apakah semacam konsultan profesional untuk membaca analisis? sebut Hasyim.

Idham mengatakan, analisis dilakukannya bersifat pribadi tanpa diperintah pihak manapun. Alasannya antara lain agar Pemilu berlangsung jujur.

"Saya tidak memasang tarif karena pemikiran saya mendapatkan DPT seluruh Indonesia. Dulu saya berkutat di jalur Sulawesi Selatan ide saya itu muncul apakah DPT layak dipercaya atau tidak," tutur Idham.

Pihak KPU lantas menanyakan tujuan saksi setelah mendapatkan data tersebut. Dalam keterangannya, Idham mengaku melakukan analisis tersebut lantaran dipicu rasa penasaran mengetahui penyebab Pemilu yang kerap membuat orang ribut hingga berakhir di MK.

"Cita-cita saya hampir setiap saat penasaran apa sebab setiap Pemilu terjadi kenapa orang selalu bertengkar? ternyata buktinya ada di DPT tidak mungkin selesai bertengkar kalau ternyata dari DPT ini," jawab Idham.

Idham pun mengaku penyebab Pemilu bermasalah itu telah disampaikannya kepada pihak terkait. Termasuk temuan NIK siluman yang dimaksudnya yakni pengkodean tidak sesuai aturan yakni UU Administrasi Kependudukan. [gil]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini