Rusia Tegaskan Dukungan Penuh untuk China, Tolak Kemerdekaan Taiwan di Tengah Ketegangan Regional

Moskow kembali menegaskan sikapnya yang konsisten menolak kemerdekaan Taiwan, sekaligus menyatakan dukungan penuh kepada China dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayahnya. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Asia Timur yang melibatkan berbagai aktor regional.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menyampaikan posisi tegas negaranya kepada kantor berita TASS pada Ahad (28/12). Lavrov menekankan bahwa pandangan Moskow mengenai isu Taiwan telah berulang kali ditegaskan di tingkat tertinggi pemerintahan Rusia, menunjukkan konsistensi kebijakan luar negeri mereka.

Sikap Rusia Dukung China Taiwan ini berakar pada prinsip bahwa isu Taiwan adalah urusan internal Republik Rakyat China (RRT). Beijing, menurut Lavrov, memiliki dasar hukum yang sah untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorialnya dari setiap bentuk ancaman eksternal maupun internal.

Rusia dan Kebijakan Satu China

Rusia secara eksplisit mengakui Taiwan sebagai bagian integral dari China, sebuah posisi yang telah lama dipegang oleh Moskow. Penolakan terhadap segala bentuk kemerdekaan bagi pulau tersebut merupakan inti dari kebijakan luar negeri Rusia yang sejalan dengan prinsip "satu China" yang dianut Beijing.

Sergey Lavrov menegaskan kembali bahwa "Rusia mengakui Taiwan sebagai bagian integral dari China dan menentang segala bentuk kemerdekaan bagi pulau tersebut," seraya menegaskan kembali sikap lama Moskow yang sejalan dengan kebijakan “satu China”. Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen Rusia terhadap integritas teritorial China, sebuah pilar penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Moskow memandang setiap upaya untuk memisahkan Taiwan dari China sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan RRT.

Dukungan Rusia Dukung China Taiwan ini juga mencerminkan pandangan Moskow bahwa Beijing memiliki hak penuh untuk menyelesaikan isu Taiwan sesuai dengan hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara. Hal ini menempatkan Rusia sebagai sekutu kuat China dalam menghadapi tekanan internasional terkait status Taiwan.

Dukungan Penuh di Tengah Eskalasi Selat Taiwan

Menteri Luar Negeri Lavrov juga menyatakan bahwa Rusia akan mendukung China dalam upaya melindungi persatuan nasionalnya, khususnya terkait potensi eskalasi ketegangan di Selat Taiwan. Selat ini merupakan jalur strategis yang memisahkan daratan China dengan pulau Taiwan, dan sering menjadi titik fokus ketegangan geopolitik.

Dukungan ini diperkuat oleh perjanjian persahabatan Rusia–China yang ditandatangani pada tahun 2001 dan diperpanjang kembali pada tahun 2021 untuk lima tahun ke depan. Perjanjian tersebut menjadi landasan kuat bagi kerja sama strategis kedua negara, termasuk dalam isu-isu kedaulatan dan keamanan regional.

Sikap Rusia Dukung China Taiwan ini tidak hanya bersifat retoris, melainkan juga didasari oleh kerangka kerja sama bilateral yang kokoh. Moskow melihat stabilitas dan integritas teritorial China sebagai bagian integral dari arsitektur keamanan regional yang lebih luas, sehingga setiap ancaman terhadap China juga dianggap relevan bagi kepentingan Rusia.

Kritik Rusia Terhadap Militerisasi Jepang

Dalam kesempatan yang sama, Lavrov tidak luput mengkritik kebijakan keamanan Jepang, menuding pemerintah Tokyo telah "menempuh jalur menuju militerisasi yang dipercepat". Langkah ini, menurut Lavrov, berisiko tinggi bagi stabilitas kawasan Asia Timur yang sudah tegang.

Lavrov secara tegas menyatakan bahwa "Dampak merugikan dari pendekatan ini terhadap stabilitas regional sudah sangat jelas. Tetangga kami di Jepang sebaiknya mempertimbangkan situasi secara matang sebelum mengambil keputusan yang tergesa-gesa,” ujarnya. Komentar ini mencerminkan kekhawatiran Rusia terhadap peningkatan kemampuan militer Jepang dan dampaknya terhadap keseimbangan kekuatan di Asia.

Pernyataan Lavrov ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Tokyo, terutama sejak Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut kemungkinan serangan China ke Taiwan sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang pada 7 November. Komentar tersebut memicu reaksi keras dari China, termasuk imbauan pembatasan perjalanan dan larangan impor makanan laut Jepang.

Ketegangan semakin memanas setelah media lokal Jepang melaporkan bahwa kabinet negara itu telah menyetujui rancangan anggaran pertahanan terbesar dalam sejarah. Anggaran senilai 9,04 triliun yen atau sekitar 58 miliar dolar AS untuk tahun fiskal 2026 ini kembali menuai kritik tajam dari Beijing, yang melihatnya sebagai ancaman terhadap perdamaian regional.

Sumber: AntaraNews