Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mendesak sejumlah lembaga negara dan kementerian untuk bertindak mengatasi merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Berdasarkan penutupan hari ini, kurs rupiah terhadap USD di Bank Indonesia berada di Rp 14.332 per USD. Sementara di Pasar Spot‎ di angka Rp 14.303 per USD.

Menurut Bamsoet, bisa dipahami merosotnya nilai tukar rupiah terhadap USD itu dipengaruhi beberapa hal termasuk faktor internal. Seperti perang dagang AS dan China yang semakin meningkat, hambatan perdagangan di India dan Uni Eropa, serta kenaikan harga minyak mentah dunia.

Baginya, harus ada sejumlah hal yang harus dilakukan oleh sejumlah lembaga negara menyangkut masalah itu. Yang pertama adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas fiskal serta moneter.

"Kemenkeu dan BI harus berkomitmen dalam menyiapkan solusi dan langkah-langkah mitigasi agar pergerakan kurs dapat kembali normal serta lebih cermat mengawasi berbagai aspek yang mempengaruhi," kata Bamsoet di Jakarta, Jumat (29/6).

Kata Politikus Golkar itu, kedua lembaga itu wajib mengingatkan diri sendiri, bahwa stabilitas nilai tukar menjadi suatu hal yang penting. Dia berharap Komisi XI DPR yang membidangi masalah keuangan, segera mengontak mitra kerjanya itu untuk segera bergerak.

‎Selain itu, Bamsoet juga mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memberikan insentif ekspor. Baginya, hal demikian perlu dilakukan guna mendapatkan surplus perdagangan dan mengurangi neraca keseimbangan primer negatif.

Di sisi lainnya, Politikus Golkar itu berharap juga ada langkah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Baginya, lembaga itu harus lebih proaktif dan progresif dalam melakukan hubungan kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara maju. Utamanya agar para pengusaha mereka datang menanamkan modalnya di Indonesia.

Kata Bamsoet, hal ini guna meningkatkan investasi ke dalam negeri. Arus modal masuk akan membantu memperbaiki nilai tukar rupiah.

"Saya mengharapkan agar komisi di DPR terkait, seperti Komisi VI agar mengingatkan lembaga terkait mengenai masalah ini," tukas Bamsoet.