Romo Magnis: Razia Buku Marxisme Bentuk Kebodohan & Ketinggalan Zaman

Merdeka.com - Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis prihatin bukunya yang dianggap berbau komunisme dirazia sekelompok orang di Makassar. Menurut Romo, buku itu sudah sejak lama ada dan bukan menyebarkan ajaran komunis.
"Itu saya berpendapat tanda kebodohan dan ketinggalan zaman satu dari buku itu 20 tahun ada di pasar dan 2001 juga pernah dibakar oleh kelompok aneh-aneh dan latar belakang politik yang satu itu udah 17 tahun ada," kata dia ditemui di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).
Romo menyebut, orang yang merazia hanya melihat sampul buku. Isi buku itu sendiri, kata dia, justru mengkritik paham komunisme terutama ajaran Karl Marx dan Leninisme. Romo berpendapat, sekelompok orang yang merazia ingin memberi kesan bahwa komunisme meluas di Indonesia.
"Jadi saya juga agak benci dengan cara ini orang bodoh-bodoh dan tetapi memaksa ancaman dan kekerasan, apa ini bawa kita kemana, terus terang saja mau mengatakan itu jangan-jangan mereka ditunggangi mengapa, karena ada cara untuk memfitnah Presiden Jokowi sebagai orang yang lunak komunisme," ujarnya.
Romo menegaskan, dalam bukunya ia sangat mengkritik keras dan menunjukkan bahwa paham Leninisme harus ditolak.
"Karena Lenin lah yang memaksa kekerasan, memakai kekerasan dan teror untuk mempertahankan kekuasaan dan itu menjadi dasar Uni Soviet mengapa menjadi negara penuh teror yang akhirnya ambruk," tegas dia.
Kemudian, di dalam TAP MPRS tahun 1966, kata dia, membaca buku-buku Marxisme untuk kepentingan penelitian justru dibenarkan. Menurutnya, pemikiran Marx sangat berpengaruh dan perlu dianalisa.
"Jadi sekarang kalau ada masalah silakan bawa ke pengadilan, bawa ke jaksa, bikin tuntutan bisa saja bila orang merasa menyebarkan komunisme bisa bawa ke polisi periksa itu oke, tapi jangan tindak sendiri kekerasan lagi," imbuhnya.
Romo mempersilakan, masyarakat membaca untuk membuktikan bila bukunya tidak menyebarkan paham komunis. Dia tak ingin masyarakat menjustifikasi dari gambar luar buku.
"Jangan bikin malu orang orang Makassar dengan kejadian seperti itu," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, berdalih bebaskan Makassar dari paham Marxisme dan Lenismisme, empat orang yang mengatasnamakan Brigade Muslim Indonesia (BMI) Sulawesi Selatan menggerebek gerai Gramedia Trans Mall, Sabtu (3/8) pukul 16.00 wita.
Mereka mengumpulkan kurang lebih 20 buku yang berhubungan dengan paham komunis yang dilarang di Indonesia berdasarkan Tap MPRS No 25 tahun 1966 itu. Buku-buku itu kemudian diserahkan ke pihak Gramedia untuk dikembalikan ke penerbitnya. Selanjutnya mereka memviralkan lewat media sosial kegiatan yang disebutnya sweeping.
Ketua Brigade Muslim Indonesia (BMI) Sulsel, Muhammad Zulkifli yang dikonfirmasi, Minggu (4/8) mengatakan, mereka melakukan aksinya setelah berkoordinasi dengan Pihak Polda Sulsel melalui direktorat intelkam dan pihak Kodam XIV/Hasanuddin. Namun karena digelar tiba-tiba, tak satu anggota dari dua institusi yang bergabung saat datangi gerai Gramedia itu.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Kodam dan AKBP Parenrengi dari direktorat Intelkam Polda tapi karena tiba-tiba, tidak ada yang bergabung," ujar Muhammad Zulkifli.
Dia menuturkan, selama dua pekan terakhir mereka melakukan pemantauan di beberapa titik dan dieksekusi. Ada beberapa tempat yang akan jadi target tapi akan diselesaikan secara bergilir.
"Kami datang dan tunjukkan buku-buku itu sekaligus dasarnya kenapa lakukan sweeping itu. Kami tunjukkan tap MPRS No 25 tahun 1966 itu. Kami ditemui supervisor Gramedia dan sepakat mengembalikan buku-buku itu ke penerbitnya," kata Muhammad Zulkifli.
Mereka tak menggubris jika ada pihak yang tak sependapat dengan aksinya. Dia berdalih, semua dilakukan demi NKRI. Selain gerai-gerai buku, ada sejumlah titik yang akan didatangi. Termasuk kelompok-kelompok yang berdiskusi dengan mengandalkan buku-buku paham marxisme dan lenimisme.
Menurutnya, sepanjang tidak melakukan tindak pidana, maka aksi semacam ini akan terus jalan. Mereka mengaku melakukan sweeping untuk sekadar memberi imbauan, tidak menyita buku-buku dan tidak merusak.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya


Jelang Pensiun, Serma M Buang Jalan Kaki 50 KM ke Kodim 0611 Garut 'Alhamdulillah Kekuatan Masih Stabil'
Aksi prajurit TNI lakukan long march menjelang pensiun.
Baca Selengkapnya


Irfan Hakin Bongkar Momen 30 Menit Berharga Bareng Raffi Ahmad, Netizen 'Robot Nih Bos, Senggol Dong'
Irfan Hakim membagikan momen singkat dengan Raffi Ahmad. Momen yang hanya berlangsung selama 30 menit itu dinilai sangat berharga
Baca Selengkapnya


Rumus Rubik 3x3 Cocok untuk Pemula, Begini Cara Penyelesaian Lengkap Beserta Rumusnya
Ada beberapa cara yang perlu dipahami dan diperhatikan bagi pemula yang ingin menyelesaikan permainan mengasah otak rubik 3x3. Berikut ulasannya.
Baca Selengkapnya


Uang Pengamanan Pemilu Didapat Bintara Polisi Lebih Tinggi dari Jenderal, Segini Jumlahnya
Wakapolda Banten mengumpulkan anggotanya untuk dibagikan uang pengamanan Pemilu, bintara dapat lebih banyak daripada jenderal.
Baca Selengkapnya


Ingat Program Opera van Java? Ini 7 Rumah Mewah Milik Pemainnya, Ada yang Megah Banget Bak Istana
Rumah Nunung berwarna abu-abu dengan desain minimalis. Namun, siapa sangka di dalamnya tersimpan koleksi senapan angin senilai puluhan juta rupiah.
Baca Selengkapnya

Proyek Polder Tanjung Barat Bikin Macet, Dishub DKI Imbau Warga Cari Jalan Alternatif
pembangunan polder jadi sumber masalah atas kemacetan di Jalan TB Simatupang-Tanjung Barat.
Baca Selengkapnya

NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme
NasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.
Baca Selengkapnya

NasDem dan Demokrat Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden
Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
Baca Selengkapnya

Ketua Bamus Betawi 1982: Kami yang Usulkan Gubernur dan Wakil Gubernur Ditunjuk Presiden
"Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding
Baca Selengkapnya

Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri
Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.
Baca Selengkapnya

DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih
Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Harus Punya Daya Tarik Agar Ekonomi Tetap Stabil
DKI Jakarta diimbau untuk mencontoh Dubai yang sukses menjadi Global City.
Baca Selengkapnya