Merdeka > News

RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Senin, 28 November 2022 17:25 Reporter : Fikri Faqih
RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Rapat Kementerian Hukum dan HAM dengan Komisi III DPR. ©2022 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) akan menghapus pasal pencemaran nama baik dan penghinaan yang selama ini tercantum dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“KUHP ini menghapus pasal-pasal pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada dalam UU ITE,” katanya usai menghadiri Rapat RKUHP dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/11).

Dia mengungkapkan, penghapusan pasal itu menjadi kabar baik bagi iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi.

“Karena teman-teman, terutama media selalu mengkritik aparat penegak hukum menggunakan UU ITE untuk melakukan penangkapan dan penahanan,” ujarnya seperti dilansir dari Antara.

2 dari 2 halaman

Edward menyampaikan agar tidak terjadi disparitas maka ketentuan di dalam UU ITE dimasukkan ke dalam RKUHP dengan penyesuaian-penyesuaian.

“Dengan sendirinya mencabut ketentuan pidana khususnya Pasal 27 dan 28 di UU ITE,” tutupnya.

[fik]

Baca juga:
Bubarkan Aksi Tolak RKUHP di CFD Bundaran HI, Ini Penjelasan Polisi
Spanduk Besar Tolak RKUHP Membentang di CFD Bundaran HI, Polisi Bereaksi
Pimpinan DPR: Yang Tidak Puas Terhadap RKUHP Boleh Gugat ke MK
DPR Targetkan RKUHP Disahkan Sebelum Reses
RKUHP Segera Disahkan, Komisi III DPR: Tugas Kami Sudah Selesai
Wamenkumham: RKHUP Tidak Mungkin Memuaskan Semua Pihak Karena Penuh Kontroversi
DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RKUHP ke Paripurna untuk Disahkan jadi UU

RKUHP Segera Disahkan, Komisi III DPR: Tugas Kami Sudah Selesai
RKUHP Segera Disahkan, Komisi III DPR: Tugas Kami Sudah Selesai
Wamenkumham: RKHUP Tidak Mungkin Memuaskan Semua Pihak Karena Penuh Kontroversi
Wamenkumham: RKHUP Tidak Mungkin Memuaskan Semua Pihak Karena Penuh Kontroversi
DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RKUHP ke Paripurna untuk Disahkan jadi UU
DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RKUHP ke Paripurna untuk Disahkan jadi UU
Draf RKUHP, Wamenkumham Ungkap Pasal Penghinaan Presiden Harus Diadukan Sendiri
Draf RKUHP, Wamenkumham Ungkap Pasal Penghinaan Presiden Harus Diadukan Sendiri
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. RKUHP
  3. RUU KUHP
  4. Revisi KUHP
  5. DPR RI
  6. Ragam Konten
  7. Viral Hari Ini
  8. Pencemaran Nama Baik
  9. Pencemaran Nama
  10. UU ITE
  11. Korban UU ITE
  12. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Kuburan Mewah San Diego Hills Bisa Dicicil, per Bulan Rp7.283.333
image

Perkenalkan si Pangeran Biru, Bus Hino Mobile Workshop Pertama di Dunia!
image

Segini Besaran THR Diterima PNS di 2023: Gaji Pokok Ditambah Tunjangan Kinerja
image

Cerita Kades di Bekasi Berzina, Divonis Penjara 7 Hari

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi