Rieke usul dana saksi partai Rp 660 M dialihkan ke Jamkesmas

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka tak sepakat dengan rencana pemerintah mengalokasikan dana Rp 660 Miliar untuk membiayai saksi parpol di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2014. Dia berpendapat, lebih baik uang sebanyak itu dikucurkan untuk para pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Menurut Rieke, pengguna Jamkesmas yang mencapai 1,7 juta jiwa tidak semuanya terlayani dengan baik. Dia menuturkan, banyak ditemukan kasus pengguna Jamkesmas ditolak rumah sakit karena pemerintah belum membayar tunggakan dari program Jamkesmas itu kepada pihak rumah sakit.

"Yang penting ada anggaran dana bisa ter-cover itu untuk dana darurat. Dari pada uang untuk saksi partai, mendingan buat ini saja. Mereka (pemerintah) mengajukan Rp 400 miliar itu juga harus turun ke BPJS bukan Kemenkes," ujar Rieke di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/2).

Dia pun mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga rumah sakit tak khawatir untuk menerima pasien yang menggunakan kartu Jamkesmas saat berobat.

"Kita mendesak kepada pemerintah, agar tidak ada satupun pasien Jamkesmas yang tidak bisa menggunakan kartunya," tegas dia.

Dia menilai, banyaknya peserta Jamkesmas ditolak rumah sakit, harus membuat pemerintah tahu diri. Karena akibatnya, banyak masyarakat kehilangan nyawa karena tidak bisa berobat di rumah sakit.

"Siapapun orangnya, kita desak RSUD untuk pasien dapat mengakses Jamkesmas. Kita lihat berapa nyawa yang hilang," katanya.

Diketahui, ada 1,7 juta pengguna kartu Jamkesmas. Namun implementasi di lapangan, banyak rumah sakit yang menolak pasien pengguna Jamkesmas. Komisi IX DPR pun hari ini menerima sejumlah pasien yang ditolak rumah sakit di daerah Lampung dan Pinrang.