Rencana Setnov kembali pimpin DPR dikhawatirkan timbulkan penolakan

Merdeka.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Rahmat Bagja melihat wacana kembalinya Setya Novanto menjadi ketua DPR akan menimbulkan reaksi di masyarakat. Selain itu, internal di DPR juga dikhawatirkan bakal bergejolak.

"Di internal DPR dan di masyarakat, akan menimbulkan kontra penolakan terhadap Setya Novanto yang akan menjadi ketua DPR. Hal ini terkait kasus terdahulu, 'Papa Minta Saham'," jelas Rahmat dalam keterangannya, Jumat (25/11).

Menurut Rahmat, reaksi itu terjadi karena kasus permintaan saham freport belum ada keputusan final terkait dengan mundur Setya Novanto sebagai ketua DPR. "Adalah tugas Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk menuntaskan kasusnya dan memberikan penjelasan secara luas kepada masyarakat," katanya.

Ketua Umum PP Pemuda Muhamadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak juga mengungkapkan kekhawatiran serupa. Dia menilai pergantian posisi Ketua DPR memunculkan kekhawatiran kasus 'Papa Minta Saham' bisa terulang kembali. "Ini memunculkan kekhawatiran kasus serupa bisa muncul kembali dengan adanya kekuasaan dan kewenangan yang besar sebagai ketua DPR," jelas Dahnil.

Dia menilai rencana pergantian seperti sandiwara disajikan kepada masyarakat. "Ini menjadi dagelan politik, dan pencalonan kembali Setnov sejatinya melanggar etik dan moral yang berkembang di masyarakat yang memunculkan reaksi penolakan," tegasnya.

Danil menjelaskan, sebenarnya ketika Setya Novanto mengundurkan diri, kondisi tersebut mengindikasikan standar etika sangat tinggi dari seorang politisi. "Namun, jika kembali kepada posisi sebagai Ketua DPR akan meruntuhkan etika yang sudah dibangun oleh Setya Novanto," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Pakar NasDem Taufiqulhadi memprediksi adanya penolakan masyarakat terkait usulan Setya Novanto menjadi Ketua DPR. Taufiqulhadi menilai ingatan masyarakat masih jelas terhadap kasus 'Papa Minta Saham'.

"Masyarakat masih mengingat kasus 'Papa Minta Saham' dan secara tidak langsung memvonis Setya Novanto melanggar etika. Karena itu kita tidak perlu membangkitkan kembali sesuatu yang masyarakat sudah bisa terima," kata Taufiqulhadi.

Anggota Komisi III DPR itu menilai kepemimpinan Ketua DPR Ade Komarudin sudah berjalan baik. Sehingga, kata Taufiqulhadi, jabatan Ade Komarudin tak perlu diperdebatkan kembali.

"Jadi kita tidak perlu lagi kita meributkan, merecoki persoalan-persoalan tersebut. Keputusan golkar memilih setya novanto sebagai ketua umum adalah urusan internal, namun jangan melebar ke posisi ketua DPR yang sudah ditinggalkan. Hal itu sudah menyangkut hajat semua anggota DPR," jelasnya.

Meskipun putusan dilakukan internal Golkar, Taufiqulhadi menuturkan hal tersebut menjadi perhatian fraksi lain karena berdampak pada institusi DPR. "Jadi kalau misalnya pimpinannya keluar masuk nanti dampaknya tidak baik juga di mata masyarakat," terangnya.