Rencana Pemulihan Pascabencana Aceh: Rp153,3 Triliun Diajukan ke Pusat

Pemerintah Provinsi Aceh mengambil langkah proaktif dalam upaya pemulihan pascabencana dengan mengajukan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dokumen ini mengusulkan total anggaran sebesar Rp153,3 triliun, atau sekitar US$9,09 miliar, yang dialokasikan untuk pemulihan komprehensif pascabencana di wilayah tersebut.

Pengajuan R3P ini dilakukan pada tanggal 3 Februari 2026, sebagaimana disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh. Inisiatif ini merupakan respons terhadap dampak parah banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir November 2025.

Bencana alam tersebut tidak hanya berdampak pada Aceh, tetapi juga provinsi lain di Sumatera seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Data BNPB mencatat, hingga 8 Februari, bencana ini telah merenggut 1.204 korban jiwa secara nasional, dengan 562 di antaranya berasal dari Aceh.

Anggaran sebesar Rp153,3 triliun yang diajukan dalam Rencana Pemulihan Pascabencana Aceh ini akan didistribusikan ke berbagai pihak sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan. Muhammad MTA menjelaskan, alokasi dana tersebut mencakup Rp41,8 triliun untuk kementerian dan lembaga pusat, serta Rp22 triliun untuk Pemerintah Provinsi Aceh.

Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota di Aceh akan menerima bagian sebesar Rp60,43 triliun, menunjukkan fokus pada pemulihan di tingkat lokal. Sektor swasta dan masyarakat juga akan terlibat aktif dalam proses ini, dengan alokasi dana mencapai Rp29 triliun, menggarisbawahi pendekatan kolaboratif dalam pemulihan.

Dokumen R3P ini sendiri merupakan kompilasi data komprehensif mengenai kerusakan, kerugian, dan rencana pemulihan yang dihimpun dari berbagai tingkatan pemerintahan. Mulai dari kementerian hingga administrasi provinsi dan kabupaten, semua data terintegrasi untuk memastikan perencanaan yang matang dan terkoordinasi.

Setelah dokumen Rencana Pemulihan Pascabencana Aceh diserahkan, tim dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah mengunjungi Aceh. Kunjungan ini bertujuan untuk berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan memastikan keselarasan dokumen R3P dengan rencana pembangunan nasional.

BNPB, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, telah memulai proses verifikasi administrasi terhadap dokumen yang diajukan. Tahap selanjutnya adalah verifikasi lapangan, di mana tim akan meninjau langsung lokasi dan memvalidasi rencana pemulihan yang diusulkan.

Setelah verifikasi lapangan selesai, BNPB akan meneruskan hasil temuan tersebut kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Langkah ini krusial untuk mempersiapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang terpadu dan efektif, memastikan bahwa setiap tahapan pemulihan berjalan sesuai rencana.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh menekankan bahwa upaya pemulihan pascabencana masih terus berjalan dan menjadi prioritas utama. Proses ini melibatkan kerja sama erat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, menunjukkan komitmen bersama untuk mengembalikan kondisi wilayah yang terdampak.

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu telah menimbulkan dampak yang signifikan di Pulau Sumatera. Selain Aceh, provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga turut merasakan dampak parah dari kejadian alam tersebut.

Menurut catatan BNPB, total korban jiwa akibat bencana ini mencapai 1.204 orang per tanggal 8 Februari. Di Aceh sendiri, jumlah korban meninggal tercatat sebanyak 562 orang, menyoroti urgensi dan skala besar dari Rencana Pemulihan Pascabencana Aceh yang sedang diupayakan.

Sumber: AntaraNews