Merdeka.com - Isu reklamasi Teluk Jakarta sudah menjadi komoditas politik dalam Pilgub DKI mendatang. Sempat dihentikan, namun nyatanya pemerintah ingin reklamasi dilanjutkan.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, berpendapat sangat wajar apabila isu reklamasi digunakan sebagai komoditas politik. Ia menilai isu tersebut memang sangat seksi.

"Selain penghinaan agama dan penggusuran, isu reklamasi digunakan oleh lawan politik Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)," kata dia saat dihubungi, Jakarta, Jumat (20/1).

Dalam sejumlah kesempatan, para penantang Ahok menjadikan reklamasi sebagai salah satu isu untuk menyerangnya. Bahkan, secara tegas salah satu pasangan mengaku akan menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta jika mereka terpilih.

Namun, Pengamat Ekonomi Poltak Hotradero, menegaskan sangat mustahil menghentikan proyek reklamasi. Alasannya, pembangunan 17 pulau reklamasi merupakan proyek nasional, meskipun dilaksanakan oleh pemerintah Jakarta.

Jika dihentikan, para investor yang sudah berinvestasi akan menggugat pemerintah daerah. "Kalau pendapat untuk hentikan, siapkan saja untuk membayar ganti rugi. Uang ganti ruginya berasal dari APBD DKI yang hanya Rp 70 triliun," tutur Poltak.

Menurut Poltak, isu reklamasi digunakan hanya untuk terlihat berbeda, padahal masih banyak isu-isu lain yang layak disoroti. "Ini ada sekadar asal beda karena banyak isu, tetapi mungkin isu reklamasi ini harus ditangani dengan hati-hati," kata dia.

Saat ini, proyek reklamasi tengah terhenti karena dianggap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) belum lengkap. Sejumlah pakar lingkungan mengingatkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi dasar penyusunan AMDAL sebenarnya menjadi tugas pemerintah. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS merupakan kewajiban Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta.

Berdasarkan data yang ada, proyek-proyek reklamasi yang saat ini sedang dilakukan tak hanya diperuntukkan bagi pengembangan kawasan komersial dan perumahan. Proyek ini sejatinya menjadi bagian pengembangan kawasan baru dan perbaikan lingkungan Teluk Jakarta.

Reklamasi juga dipilih pemerintah sebagai salah satu cara mengembangkan berbagai infrastruktur vital, terutama Pelabuhan Tanjung Priok dan Kawasan Berikat Nusantara. Beberapa pulau hasil reklamasi akan menjadi pengembangan Tanjung Priok dan Kawasan Berikat Maruda.

Pemerintah bahkan telah meresmikan Pelabuhan New Priok Container Terminal (New Priok) hasil reklamasi pada September 2016 lalu. Pelabuhan ini akan dioperasikan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

Pada 2009 - 2010, kapasitas peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok mencapai 5 juta TEUs per tahun. Namun, dengan selesainya pembangunan Terminal di Kalibaru tersebut, kapasitas pelabuhan bertambah menjadi 7 juta TEUs per tahun.

Selain infrastruktur pelabuhan dan kawasan berikat, reklamasi juga akan menjadi pengembangan wilayah pariwisata publik yang selama ini dikelola PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Pada tahun 2015 saja, Jaya Ancol menyatakan akan menyiapkan dana hingga Rp 2 triliun untuk pengembangan kawasan rekreasi baru dari hasil reklamasi.

Sementara itu, Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan isu reklamasi tidak cukup kuat untuk mendompleng elektabilitas. "Banyak program krusial dan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang dapat dikedepankan. Misalnya isu pembangunan, normalisasi sungai atau bagaimana supaya Jakarta menjadi bagus, harus ada awareness di situ," kata Siti.