Siapa yang Menentukan Pengganti Gibran Jika Terjadi Deadlock di MPR?

Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) hari ini mulai menggodok nama calon pengisi kekosongan kursi wakil presiden menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Pemilihan calon pengganti wakil presiden ini membuka kemungkinan terjadinya persaingan suara antara dua kandidat diajukan presiden.

Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan tersebut menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan tersebut tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Lantas, bagaimana jika kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama?

Mekanisme Pemilihan Pengganti Wapres?

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU MD3, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Sementara itu, presiden harus mengusulkan dua nama calon Wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.

Selanjutnya, kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna sebelum pemilihan dilakukan. MPR kemudian memilih satu di antara dua nama yang diajukan presiden.

Dalam mekanisme pengambilan keputusan, Guru Besar Bidang Ilmu Politik Ganjar Razuni menjelaskan, anggota MPR dapat terlebih dahulu membahas cara pemilihan yang akan digunakan, apakah melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara (voting).

Menurutnya, mekanisme tersebut perlu diputuskan dalam rapat paripurna MPR. Apabila disepakati melalui musyawarah mufakat, anggota MPR akan mengupayakan kesepakatan tanpa pemungutan suara. Namun, jika voting dipilih, setiap anggota MPR memiliki satu suara dengan nilai yang sama. Lalu, sesuai Pasal 46 ayat (5) UU MD3, calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai wakil presiden.

"Kalau melalui musyawarah mufakat, ya berarti yang berjalan musyawarah untuk mencapai mufakat, tidak perlu ada voting. Tapi kalau memang harus ada voting, ya maka diadakan pemungutan suara satu orang, satu suara, satu nilai," kata Ganjar saat dihubungi merdeka.com, Jumat (13/11).

Bagaimana Jika Hasil Suara Kedua Calon Sama?

Kemungkinan hasil pemungutan suara atau voting yang sama telah diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 46 ayat (6) UU MD3, apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, MPR wajib mengulang pemungutan suara sebanyak satu kali lagi.

Artinya, hasil seri pada pemungutan suara pertama tidak langsung membuat presiden berwenang menentukan calon terpilih. MPR masih harus memberikan kesempatan satu kali lagi kepada kedua kandidat untuk memperoleh suara terbanyak. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 140 ayat (3) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Namun, bagaimana jika hasil pemungutan suara ulang tersebut tetap sama?

Pada pasal 46 ayat (7) UU MD3 mengatur, apabila hasil pemilihan ulang masih menunjukkan jumlah suara yang sama, maka Presiden berwenang memilih salah satu di antara kedua calon wakil presiden tersebut. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 140 ayat (4) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024.

Ada tiga tahapan perlu diperhatikan dalam pemilihan calon wakil presiden:

-Pemungutan suara pertama.-Pemungutan suara ulang satu kali apabila terjadi hasil seri.-Penentuan salah satu calon oleh Presiden apabila hasil pemungutan suara ulang tetap sama.

Ganjar menjelaskan, kewenangan presiden untuk menentukan salah satu calon tersebut berkaitan dengan hak prerogatif yang dilindungi konstitusi. Menurut dia, presiden perlu memiliki kewenangan untuk menentukan sosok yang akan mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan.

"Kalau masih sama juga, ya tinggal diberikan kewenangan kepada presiden untuk menunjuk salah satu di antaranya. Karena di sini ada hak prerogatif Presiden yang dilindungi oleh konstitusi dan itu kita hormati," ujar Ganjar.

Apakah Calon Wapres Harus dari Partai Koalisi?

Ganjar menambahkan, calon wakil presiden yang diajukan presiden tidak harus berasal dari partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Presiden juga memiliki keleluasaan untuk mengusulkan tokoh nonpartai, seperti teknokrat, pemuka agama, maupun tokoh militer.

Menurutnya, terdapat sejumlah pertimbangan yang dapat diperhatikan presiden dalam menentukan calon pendampingnya, mulai dari kapasitas, kapabilitas, hingga representasi wilayah Indonesia, termasuk keterwakilan masyarakat di luar Pulau Jawa.

Dia juga menilai, apabila Presiden Prabowo memilih calon dari partai politik, maka Partai Golkar menjadi salah satu kemungkinan yang dinilai memiliki alasan politik dan sosiologis. Hal ini dikarenakan, partai ini sebelumnya menjadi partai yang mengusung Gibran sebagai calon Wakil Presiden.

"Kalau melihat dari koalisi partai politik yang paling reasoning-nya masuk akal secara politik dan secara sosiologis, ya tentu dari Partai Golkar. Karena dulu Gibran kan diusung oleh Partai Golkar," tambah Ganjar.

Meski begitu, Ganjar menegaskan tidak ada kewajiban bagi presiden untuk memilih pengganti dari partai politik tertentu. Keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan presiden.

Ganjar juga menilai, presiden perlu mempertimbangkan kecocokan atau chemistry dengan calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Sebab, hubungan kerja antara keduanya dinilai penting agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Siapa yang Menetapkan dan Melantik Wapres Terpilih?

Setelah calon pengganti wakil presiden ditentukan, proses selanjutnya adalah penetapan dan pelantikan. Berdasarkan Pasal 49 UU MD3, wakil presiden terpilih ditetapkan dengan ketetapan MPR. Ketentuan tersebut juga tercantum dalam Pasal 141 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Sementara itu, Pasal 47 ayat (1) UU MD3 mengatur bahwa MPR melantik wakil presiden terpilih dalam sidang paripurna dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan di hadapan anggota MPR. Pengaturan tersebut diperinci dalam Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa MPR melantik wakil residen terpilih dalam sidang paripurna.

Apakah Wapres Pilihan Presiden Tetap Miliki Legitimasi Publik?

Penentuan wakil presiden oleh presiden setelah dua kali pemungutan suara menghasilkan jumlah suara yang sama berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan penerimaan masyarakat. Sebab, apabila kondisi tersebut terjadi, sosok yang menduduki jabatan wakil presiden pada akhirnya ditentukan oleh presiden, bukan berdasarkan perolehan suara terbanyak dari anggota MPR.

Menanggapi hal tersebut, Ganjar menilai penentuan wakil presiden melalui kewenangan presiden tetap memiliki legitimasi konstitusional selama seluruh tahapan pengisian jabatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, mekanisme tersebut tidak bisa dipisahkan dari aturan konstitusi yang memang memberikan kewenangan kepada presiden apabila hasil pemilihan ulang tetap seri.

"Walaupun nanti kalau terjadi seri itu akhirnya presiden memilih salah satu diantaranya, tapi proses konstitusionalnya telah dilalui sebagaimana adanya," kata Ganjar.

Dia juga menilai masyarakat perlu memahami bahwa demokrasi tidak hanya berbicara mengenai kebebasan, tetapi juga harus berjalan berdasarkan aturan dan konstitusi. Ganjar menambahkan, legitimasi dalam demokrasi memiliki dasar konstitusi. Karena itu, masyarakat perlu menghormati hasil dari proses politik yang telah ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku.

"Sepanjang semua dilakukan menurut jalur-jalur konstitusi, maka sewajarnya publik juga harus belajar untuk menerima kenyataan," tuturnya.

Menurut Ganjar, demokrasi juga harus berjalan dengan ketertiban yang berlandaskan konstitusi. Dengan demikian, kebebasan dan ketertiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berdemokrasi.