MPR Rapat Gabungan Bahas Wapres Pengganti Gibran, Ada 4 Agenda Dibahas

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai membahas proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat gabungan pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dijadwalkan berlangsung Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.

Rapat tersebut akan menentukan sejumlah tahapan lanjutan, termasuk waktu pelaksanaan sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden. MPR juga akan membahas mekanisme penyampaian surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengusulkan dua nama calon pengganti.

Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa rapat gabungan merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pimpinan MPR. Seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

“Rapat pimpinan MPR menyepakati satu hal: pada hari Jumat kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR,” kata Muzani baru-baru ini.

Selain menentukan jadwal sidang paripurna dan membahas surat kepada Presiden, terdapat dua agenda lain yang disiapkan.

Keduanya yakni membentuk tim khusus untuk memeriksa kelengkapan dokumen calon Wakil Presiden serta tim ad hoc yang bertugas menyusun rancangan ketetapan MPR.

Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan, keputusan mengenai tanggal sidang paripurna belum ditetapkan. Penentuan jadwal tersebut akan menjadi salah satu hasil pembahasan rapat gabungan.

“Ya, itu kan rapat paripurnanya, heem, itu nanti baru diputuskan di agenda ragab,” ujar Bambang.

Meski demikian, Bambang mengungkapkan perkiraan waktu pelaksanaan sidang paripurna berada pada rentang 23 November hingga 4 Desember 2026.

“Mungkin-mungkin. Itu kalau kira-kira kalau dari ngobrol tadi, constraint waktunya kira-kira di 23 November sampai dengan 4 Desember,” katanya.

Dia menjelaskan, penyusunan jadwal juga perlu menyesuaikan agenda Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Presiden direncanakan hadir dalam sidang pemilihan Wakil Presiden tersebut.

“Pertimbangannya adalah aktivitas Pak Presiden, agenda Pak Presiden,” ujarnya.

Pengisian Jabatan Mengacu UUD 1945

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi. Pernyataan itu disampaikan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.

HNW menjelaskan, isi surat tersebut menyatakan Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri.

“Pak Wakil Presiden menyampaikan surat yang intinya adalah surat pengunduran diri beliau sebagai Wakil Presiden. Di sana ditegaskan bahwa beliau menyatakan berhenti atas permintaan sendiri,” kata HNW.

Dia menambahkan, pimpinan MPR tidak memiliki kewenangan untuk menentukan diterima atau ditolaknya pengunduran diri tersebut. Menurut HNW, langkah selanjutnya adalah menjalankan ketentuan mengenai pengisian kekosongan jabatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

“Dalam Undang-Undang Dasar memang tidak ada ketentuan bahwa pimpinan MPR menolak. Artinya, ketika yang bersangkutan menyatakan berhenti atas permintaan sendiri, ya sudah, berarti dilanjutkan saja ke Pasal 8 Ayat (2) itu,” tegasnya.

Pasal tersebut mengatur bahwa MPR memilih Wakil Presiden untuk mengisi jabatan yang kosong dari dua calon yang diajukan Presiden. Proses pemilihan harus diselenggarakan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.

HNW mengatakan, pimpinan MPR telah membicarakan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar seluruh proses pengisian jabatan dapat diselesaikan sesuai batas waktu konstitusional tersebut.

“Pimpinan MPR juga sudah berembuk terkait bagaimana mekanisme selanjutnya. Dalam rentang waktu 60 hari ini semuanya sudah harus selesai,” ujar HNW.