UGM Bentuk Tim Pencari Fakta Usut Kericuhan Demo 10 November

Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil langkah serius menyikapi kericuhan dalam aksi demonstrasi pada Selasa (10/11) hingga Rabu (11/11) dini hari di Yogyakarta. Kampus kerakyatan ini berencana menginisiasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna mengusut tuntas peristiwa tersebut.

​Rencana ini disampaikan langsung Rektor UGM, Prof. Ova Emilia pada Kamis (12/11). Dalam prosesnya, UGM tidak akan bergerak sendiri, melainkan menggandeng sejumlah perguruan tinggi lain untuk turut serta mengawal penelusuran fakta di lapangan.

"Selain pendampingan terhadap mahasiswa, UGM juga akan menginisiasi pembentukan tim gabungan pencari fakta bersama perguruan tinggi lain," ujar Ova, Kamis (12/11).

Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM ini menegaskan bahwa investigasi mendalam sangat diperlukan agar kronologi serta duduk perkara kericuhan dapat terungkap secara terang benderang.

​"Kami memandang bahwa peristiwa ini perlu ditelusuri secara saksama agar seluruh fakta dapat diketahui dengan jelas. Karena itu, kami ingin mengajak perguruan tinggi lain untuk bersama-sama membentuk tim gabungan pencari fakta," kata Ova. ​

​Nantinya, tim gabungan ini akan bekerja dengan menghimpun kesaksian dari berbagai pihak, mendengarkan pengalaman langsung mahasiswa maupun masyarakat yang terdampak, serta mengumpulkan bukti-bukti dokumentasi di lokasi kejadian.

​Tak hanya merekonstruksi urutan kejadian, tim ini juga akan menyoroti dugaan adanya tindakan represif saat aksi berlangsung.

​"Tim ini diharapkan dapat menghimpun keterangan dari berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat yang terdampak, mengumpulkan dokumentasi, serta menelusuri rangkaian peristiwa yang terjadi termasuk dugaan tindakan kekerasan dalam proses pengamanan aksi," kata Ova.

​Senada dengan rektor, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sujito menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan institusional kampus.

Menurut Arie, universitas wajib hadir memberikan perlindungan bagi sivitas akademika, khususnya para mahasiswa. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya merawat iklim demokrasi serta memastikan hak-hak masyarakat sipil tetap terjaga.

"Semua hal. Sekali lagi kita dalam koridor menjaga hak-hak warga sipil. Menjaga demokrasi yang di dalamnya kampus harus punya tanggung jawab untuk melindungi warga kampus," pungkas Arie.