Momen Gibran Pamit dan Berpelukan dengan Pimpinan MPR

Gibran Rakabuming Raka berpamitan dengan sejumlah pimpinan MPR seusai menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Momen perpisahan tersebut berlangsung ketika Gibran hendak meninggalkan kompleks parlemen. Wajahnya tampak sedih saat menundukkan kepala dan berpamitan kepada sejumlah orang yang mengantarnya.

Gibran bahkan sempat berpelukan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR Eddy Baskoro, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade.

Di tengah kerumunan orang yang mengabadikan momen tersebut, Gibran kemudian masuk ke dalam mobil dan meninggalkan kompleks parlemen.

Sebelumnya, Gibran mendatangi pimpinan MPR untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden RI.

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan kedatangan Gibran tersebut. Menurut dia, Gibran menyampaikan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti.

“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.

Muzani mengungkapkan, Gibran juga telah menyampaikan surat pengunduran diri serupa kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” katanya.

Tak Banyak Bicara

Muzani mengatakan, dalam pertemuan tersebut Gibran tidak banyak berbicara. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu hanya menyerahkan surat pengunduran diri dan berharap MPR segera menindaklanjutinya.

“Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut,” kata Muzani.

Menindaklanjuti surat tersebut, MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas pengunduran diri Gibran. Pembahasan selanjutnya dilakukan melalui rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD.

Muzani menjelaskan, konstitusi memberikan batas waktu paling lama 60 hari untuk mempersiapkan pengganti wakil presiden.

“Kami mohon doa dan dukungan seluruh rakyat Indonesia agar proses demokratisasi ini berjalan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” ujarnya.