Penyuap Bupati Langkat Nonaktif Dituntut 28 Bulan Penjara

Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Martopo Budi Santoso, menuntut terdakwa Yaqub Abdhal Mu’arif dengan pidana penjara selama 28 bulan dalam perkara suap senilai Rp1 miliar kepada Bupati Langkat nonaktif, Syah Afandin alias Ondim.

Yaqub merupakan kontraktor di Dinas Pendidikan (Disdik) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Langkat pada 2025 sekaligus tim sukses Ondim saat mencalonkan diri sebagai Bupati Langkat periode 2025–2030.

"Menuntut dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yaqub Abdhal Mu’arif tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun dan empat bulan (28 bulan)," kata Martopo di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (9/11).

Selain pidana penjara, Yaqub juga dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta. Denda tersebut harus dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Jika denda tidak dibayar dalam tenggat yang ditentukan, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.

"Apabila hasil pelelangan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan dilakukan, denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari," ujar Martopo.

Dalam dakwaan, jaksa menilai perbuatan Yaqub memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut sesuai dengan dakwaan alternatif pertama.

Dalam pertimbangan tuntutannya, jaksa menyebut sejumlah hal yang memberatkan Yaqub. Di antaranya, perbuatannya dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"Sementara itu, hal yang meringankan terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap kooperatif selama persidangan, belum pernah dihukum, serta bersikap sopan dan menghormati persidangan," tutur Martopo.

Atas tuntutan tersebut, majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis memberikan kesempatan kepada Yaqub dan tim penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi pada pekan depan, Senin (16/11).

Sebelumnya, Yaqub bersama Ondim dan sejumlah pihak lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (2/7). Operasi tersebut berlangsung di Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Medan.