RDP Komisi XIII, Dirjenpas Ungkap Anggaran CCTV 2026 di Lapas dan Rutan

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi menyebut tidak ada anggaran untuk pemasangan CCTV di seluruh lapas dan rutan pada 2026. Kondisi ini membuat pemenuhan perangkat pengawasan belum merata di tiap satuan kerja.

Sejumlah lapas dan rutan, menurut dia, berupaya memasang kamera pengawas secara swadaya menyesuaikan kemampuan masing-masing.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI, Senin (28/9/2026). Rapat membahas tindak lanjut temuan Ombudsman RI mengenai fasilitas khusus atau hunian yang menjadi sorotan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.

Ia menegaskan rencana penguatan perangkat elektronik di lembaga pemasyarakatan sudah lama dibahas. "Perlu kami sampaikan bahwa kita punya wacana dan keinginan kita sangat besar, ingin semuanya bahwa peralatan elektronik yang ada di lapas dan rutan. Namun sampai tahun ini, secara jujur kami bukan ngeles, bukan apa ya, tahun 2026 memang anggaran tidak ada," kata Mashudi.

Menanti Dukungan Anggaran

Mashudi menyebut pemasangan CCTV secara menyeluruh tetap menjadi rencana. Sambil menunggu dukungan anggaran, masing-masing lapas dan rutan diimbau memenuhi kebutuhan pengawasan sesuai kondisi yang tersedia.

"Tapi kami tidak ngeles apa pun bentuknya, kami daripada masing-masing Kalapas berupaya ya kan, berupaya untuk membangun bagaimana jaringan CCTV yang ada di lapas dan rutan," ungkapnya.

Ia menambahkan, karena belum ada alokasi khusus, inisiatif pemasangan yang berjalan saat ini bergantung pada kapasitas tiap satuan kerja.

"Nah ini yang menjadikan daripada keinginan kami, kita semuanya 2026 ada, namun ya yang dilakukan oleh Kalapas dan Rutan ya swadaya, semampunya yang ada bagaimana penempatan yang ada di tempat lapas," katanya.