Gempa NTT, Komisi IX Soroti Kerusakan Fasilitas Kesehatan

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta percepatan penanganan darurat dan pemulihan layanan kesehatan pascagempa bumi yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Seruan ini merespons gangguan pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah terdampak gempa NTT.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah kabupaten, tenaga kesehatan, BPBD, TNI, Polri, relawan, serta seluruh pihak yang telah bekerja dalam penanganan masyarakat terdampak," ujar Charles dalam Kunjungan Komisi IX DPR RI di Ruteng, Jumat (21/8/2026).

Gempa bumi bermagnitudo 7,7 terjadi pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 83 orang meninggal dunia, 986 orang luka-luka, dan 110.785 jiwa mengungsi.

Layanan Kesehatan Terganggu di Flores

Charles memaparkan kerusakan fasilitas kesehatan yang cukup masif. Dari 190 puskesmas yang beroperasi di Pulau Flores, sebanyak 68 unit mengalami kerusakan dan 19 di antaranya dilaporkan belum dapat melayani masyarakat.

Di Kabupaten Manggarai, ia menyoroti kondisi dua rumah sakit.

"Di Kabupaten Manggarai, RSUD Ruteng mengalami kerusakan serius sehingga sebagian pelayanan harus dilakukan di luar bangunan rumah sakit, sedangkan RS Pratama Reo mengalami kerusakan sangat berat dan pelayanan harus dialihkan ke fasilitas sementara," tegasnya.

Untuk menjaga kesinambungan layanan, Kementerian Kesehatan menyiagakan RSUD Borong, RSUD Bajawa, RSUD Nagekeo, RSUD Ende, dan RSUD TC Hillers Sikka sebagai rumah sakit pendukung rujukan di sekitar wilayah terdampak.

Pengawasan Komisi IX Pasca Gempa NTT

Menurut Charles, pengawasan parlemen tidak hanya tertuju pada RSUD Ruteng dan RS Pratama Reo. Komisi IX juga mengevaluasi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di kawasan terdampak, termasuk pemetaan status operasional dan kapasitas rumah sakit, identifikasi kebutuhan tenaga kesehatan, obat-obatan, dan alat medis, serta penilaian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.

"Kami ingin memperoleh gambaran mengenai kondisi seluruh rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten-kabupaten terdampak di Flores untuk memetakan penanganan lebih lanjut," imbuhnya.

"Komisi IX ingin memperoleh satu gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi korban dan pengungsi, kerusakan dan operasional fasilitas kesehatan, sistem rujukan, pelayanan JKN, keamanan obat, serta kebutuhan pangan dan gizi," ujarnya.