Pramono Bakal Tertibkan Pemasangan Pagar di Mal

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan mengoordinasikan penertiban pagar mal yang dinilai berlebihan karena dikhawatirkan membentuk kesan Jakarta tidak aman dan tidak nyaman.

Ia meminta pelaku usaha dan pengelola properti memperhatikan aspek kenyamanan publik dengan tidak menambah pagar yang tidak perlu, terutama di kawasan pusat perbelanjaan dan perkantoran.

Di sisi lain, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menilai pemasangan pagar bukan hal baru dan pada sejumlah lokasi dilakukan untuk menjaga ketertiban serta mengantisipasi dampak demonstrasi.

Penertiban Pagar Mal Akan Dikoordinasikan

"Termasuk pemilik mal, properti, perkantoran dan sebagainya tidak perlu kemudian harus memasang pagar yang berlebihan. Dan saya akan segera mengoordinasikan untuk menertibkan itu," ujarnya.

"Saya mengikuti dengan seksama adanya pemasangan di beberapa tempat pagar-pagar yang kemudian menjadi sangat tinggi sekali. Secara pribadi sebagai Gubernur Jakarta tentunya saya tetap berkeinginan apa pun Jakarta itu aman, nyaman," kata Pramono di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (1/8/2026).

"Jangan sampai kemudian ini menjadi image bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Padahal menurut saya, sebagai Gubernur Jakarta, dan saya melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum di berbagai sektor, saya meyakini bahwa Jakarta aman-aman saja," kata dia.

"Untuk larangan itu terus terang memang tidak secara spesifik. Tetapi dengan membuat pagar yang berlebihan, itu mengganggu kenyamanan, mengganggu Jakarta yang sekarang ini menurut saya harusnya bisa lebih baik," pungkasnya.

APPBI Jelaskan Alasan Pemasangan Pagar

"Pemasangan pagar di pusat perbelanjaan bukanlah hal baru. Banyak pusat perbelanjaan yang sejak awal dibangun memang sudah dilengkapi dengan pagar," kata Alphonzus saat dikonfirmasi, Jumat (31/7/2026).

"Jika sekarang ada beberapa pusat perbelanjaan yang baru mulai memasang pagar, hal itu lebih dikarenakan untuk kepentingan ketertiban saja," ujarnya.

"Ada juga pusat perbelanjaan yang berlokasi di area yang sering dilintasi atau berdekatan dengan titik lokasi demonstrasi. Dalam hal ini, pengelola memerlukan batas atau perimeter yang jelas demi menjaga ketertiban," jelas Alphonzus.