DPRD Jabar Soroti Minimnya Dukungan Pemerintah Bank Sampah, Dorong Sinergi Atasi Limbah

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan, menyayangkan minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap para pegiat bank sampah. Pernyataan ini disampaikan usai audiensi dengan Forum Bank Sampah dari berbagai kota dan kabupaten di Gedung DPRD Jabar, Bandung, pada Jumat (10/4). Minimnya dukungan ini menjadi sorotan utama, padahal bank sampah memiliki peran krusial dalam pengelolaan limbah.

Tedy menegaskan bahwa para pegiat bank sampah telah berikhtiar keras membantu pemerintah menekan jumlah sampah di berbagai wilayah Jabar. Namun, ikhtiar besar masyarakat ini belum diimbangi dengan penguatan kapasitas dan dukungan yang memadai dari pihak pemerintah daerah. Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang perlu segera diatasi demi keberlanjutan program lingkungan.

Audiensi yang dihadiri perwakilan dari Bandung Raya, Banjar, hingga Bekasi ini menjadi bukti nyata besarnya kepedulian masyarakat terhadap isu sampah. DPRD Jabar kini mendorong pemerintah untuk tidak sekadar menjadi penonton. Sebaliknya, pemerintah diharapkan dapat menjalin kerja sama yang lebih intensif dalam mengelola limbah berbasis komunitas.

Optimalisasi Peran Dinas Lingkungan Hidup

Tedy Rusmawan secara khusus menyoroti peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai sektor utama. Menurutnya, peran DLH belum optimal dalam pembinaan, pendampingan, serta supervisi terhadap bank sampah dan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle). Padahal, DLH memiliki peran strategis yang sangat penting untuk memastikan program pengelolaan sampah berjalan efektif. Kurangnya optimalisasi ini menghambat potensi penuh bank sampah dalam menekan volume limbah.

DPRD Jabar mendorong adanya peningkatan peran DLH dengan mengoptimalkan pembinaan dan konsultasi yang menjangkau pegiat di akar rumput. Pendampingan yang lebih intensif diharapkan dapat memperkuat kapasitas bank sampah dan TPS3R. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa inisiatif masyarakat mendapatkan dukungan teknis dan manajerial yang diperlukan. Dengan demikian, bank sampah dapat beroperasi lebih efisien dan berkelanjutan.

Selain itu, DPRD Jabar juga menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas wilayah. Koordinasi antara DLH Provinsi dan DLH di tingkat kota dan kabupaten harus diperkuat untuk melakukan supervisi ketat. Sinergi ini akan memastikan bahwa kebijakan dan program pengelolaan sampah terimplementasi secara konsisten di seluruh Jawa Barat. Bank sampah juga harus dijadikan mitra strategis dalam sistem pengelolaan sampah daerah yang berkelanjutan.

Dorongan DPRD Jabar untuk Sinergi Konkret

DPRD Jawa Barat kini secara aktif mendorong skema kerja sama yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan komunitas bank sampah. Tujuannya adalah agar pemerintah tidak hanya pasif, melainkan turut aktif dalam upaya pengelolaan limbah berbasis komunitas. Keterlibatan pemerintah secara langsung diharapkan dapat memberikan legitimasi dan sumber daya yang dibutuhkan oleh para pejuang sampah. Ini akan menjadi langkah maju dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur.

Besarnya partisipasi dari perwakilan berbagai daerah dalam audiensi ini menjadi bukti nyata kepedulian masyarakat yang tinggi. Kepedulian ini seharusnya disambut dengan kebijakan konkret dari pemerintah, bukan sekadar apresiasi verbal. Kebijakan yang jelas dan dukungan finansial atau fasilitas dapat menjadi pendorong utama bagi keberlanjutan operasional bank sampah di seluruh wilayah. Tanpa dukungan nyata, semangat komunitas berpotensi meredup.

DPRD Jabar optimis bahwa dengan semangat dan komitmen para penggiat bank sampah, serta Dukungan Pemerintah Bank Sampah yang semakin kuat, permasalahan sampah dapat ditangani lebih baik. Optimisme ini didasarkan pada potensi besar yang dimiliki oleh bank sampah sebagai solusi akar rumput. Kolaborasi yang erat antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan Jawa Barat yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews