Sekjen PDIP Kritik Pengadaan Motor Listrik MBG, Dinilai Tak Sejalan Visi Presiden

Hasto Kristiyanto menyerukan BGN evaluasi program MBG.

Purnomo Edi
Oleh Purnomo Edi - Reporter
Sekjen PDIP Kritik Pengadaan Motor Listrik MBG, Dinilai Tak Sejalan Visi Presiden
Sekjen PDIP Kritik Pengadaan Motor Listrik MBG, Dinilai Tak Sejalan Visi Presiden (Merdeka.com)

Pengadaan sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mendapatkan kritikan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hasto menilai pengadaan sepeda motor listrik ini seharusnya tak perlu dilakukan.

Hasto melihat pengadaan sepeda motor listrik ini dilakukan ditengah situasi yang tidak pas. Hasto meminta BGN lebih baik melakukan evaluasi terhadap program MBG.

Hasto menyebut evaluasi MBG perlu dilakukan agar program Presiden Prabowo ini benar-benar berguna bagi masyarakat. Selain itu Hasto juga menyarankan agar MBG lebih diprioritaskan di daerah 3T.

"Daripada melakukan pengadaan-pengadaan yang situasinya tidak pas, lebih baik melakukan evaluasi. Agar Makan Bergizi Gratis betul-betul berguna bagi kepentingan rakyat dan diprioritaskan di daerah-daerah tertinggal," kata Hasto di Balaikota Yogyakarta, Kamis 9 April 2026.

Tak Sejalan dengan Visi Misi Presiden

Hasto menilai sejumlah program pengadaan yang dilakukan baik di program Koperasi Merah Putih maupun MBG tak sejalan dengan visi misi dari presiden. Hasto membeberkan pengadaan-pengadaan seperti mobil pick up maupun sepeda motor listrik ini tidak berdampak pada industri nasional namun justru impor.

"Presiden Prabowo telah memunyai policy (kebijakan) agar industri manufaktur kita, otomotif kita, mampu tumbuh dan berkembang. Tapi kemudian ada keputusan dari korporasi untuk melakukan impor besar-besaran. Artinya, mereka tidak memahami visi dari presiden," tegas Hasto.

Hasto menjabarkan dalam sebuah kebijakan selalu ada pertimbangan soal urgensi dan prioritas. Seharusnya program pengadaan pick up maupun sepeda motor listrik yang impor itu tak perlu dilakukan.

Hasto menambahkan saat ini pemerintah pusat harusnya lebih banyak memberikan ruang kepada daerah-daerah untuk melakukan pergerakan ekonomi rakyat.

"Ada sense of urgency dan sense of priority. Ruang daerah-daerah untuk membangun daya dorong pergerakan ekonomi rakyat ini seharusnya difasilitasi oleh pemerintah pusat.

Rekomendasi