KKP Perkuat Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru Indonesia untuk Mitigasi Iklim

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola ekosistem karbon biru di Indonesia. Langkah ini merupakan bagian penting dari upaya mitigasi dampak perubahan iklim yang semakin mendesak. Penguatan ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, menjelaskan bahwa saat ini kementerian tengah mengidentifikasi 18 lokasi indikatif. Lokasi-lokasi ini akan menjadi bagian dari Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Cadangan Karbon Biru. Selain itu, penetapan lokasi karbon biru di tingkat provinsi juga sedang berlangsung.

Listriana menambahkan bahwa lokasi-lokasi tersebut merepresentasikan kepentingan nasional dan regional dalam pengelolaan ekosistem karbon biru. Hal ini menjadi fondasi penting untuk penetapan harga karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca di masa depan.

Fokus Penguatan Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru

KKP secara aktif memperkuat tata kelola ekosistem karbon biru sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim global. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif strategis yang terstruktur dan terencana. Upaya ini juga selaras dengan kerangka regulasi nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Identifikasi 18 lokasi indikatif untuk Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Cadangan Karbon Biru menjadi prioritas utama. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa area-area vital dengan potensi karbon biru tinggi terlindungi. Penetapan lokasi ini akan menjadi dasar bagi kebijakan pengelolaan yang lebih terarah.

Kartika Listriana menekankan bahwa lokasi-lokasi yang diidentifikasi memiliki nilai strategis ganda. “Lokasi-lokasi ini merepresentasikan kepentingan nasional dan regional dalam pengelolaan ekosistem karbon biru,” ujarnya. Ia melanjutkan, “Ini berfungsi sebagai fondasi untuk penetapan harga karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca.”

Selain itu, KKP juga tengah mempersiapkan Keputusan Menteri terkait penetapan lokasi karbon biru di Jawa Tengah. Proyek percontohan restorasi ekosistem pesisir di provinsi tersebut juga sedang dikembangkan. Inisiatif ini diharapkan dapat diperluas ke lokasi potensial lainnya, terutama di wilayah timur Indonesia.

Potensi dan Manfaat Ekosistem Pesisir

Ekosistem pesisir seperti hutan bakau, padang lamun, dan rawa payau memiliki peran krusial dalam penyerapan dan penyimpanan karbon. Ekosistem ini berkontribusi signifikan terhadap mitigasi perubahan iklim. Selain itu, mereka juga berperan penting dalam perlindungan keanekaragaman hayati.

Listriana menjelaskan bahwa ekosistem ini tidak hanya berfungsi sebagai penyerap karbon alami. Mereka juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat pesisir. Peningkatan kesejahteraan komunitas lokal dapat dicapai melalui pengelolaan berkelanjutan.

KKP melihat potensi besar dalam pengembangan ekosistem karbon biru untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui program-program pemberdayaan, masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengelolaan. Hal ini sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru yang berkelanjutan.

Kolaborasi dan Tantangan Implementasi

Untuk memperkuat tata kelola, KKP telah menjajaki kolaborasi dengan berbagai pihak. Ini termasuk kementerian, lembaga, pelaku usaha, universitas, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat lokal. Pendekatan multi-pihak ini dianggap penting untuk keberhasilan program.

Salah satu kemitraan penting telah diresmikan pada 5 Februari 2026, dengan Yayasan Samudera Indonesia Timur (YSIT). Kemitraan ini berfokus pada pengembangan karbon biru di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Fokus utama kemitraan ini adalah di wilayah timur Indonesia yang kaya akan potensi.

Namun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Erawan Asikin, mengakui adanya tantangan. Tantangan utama dalam penguatan tata kelola karbon biru adalah keterbatasan data ilmiah yang tersedia. Data yang akurat sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang tepat.

Asikin berharap kolaborasi yang terjalin tidak hanya memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga berharap kerja sama ini dapat mendukung Indonesia dalam mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC). Pencapaian target NDC merupakan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Sumber: AntaraNews