KPK Tetapkan Sudewo Tersangka Kasus Suap DJKA Saat Jabat Anggota DPR RI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan penetapan Sudewo (SDW) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Penetapan ini dilakukan pada 20 Januari 2026, menyusul pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK sebelumnya. Sudewo ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024, bukan sebagai Bupati Pati nonaktif.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Sudewo, sebagai legislator, seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitranya, yakni Kementerian Perhubungan, khususnya terkait proyek-proyek di kementerian tersebut. Namun, KPK menemukan dugaan aliran uang dari proyek-proyek pembangunan di DJKA kepada Sudewo. Dugaan ini telah terkonfirmasi dari keterangan sejumlah saksi dan fakta persidangan para terdakwa lainnya dalam kasus serupa.

Kasus ini bermula dari OTT KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kementerian Perhubungan. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan dan menahan 20 tersangka serta dua korporasi terkait kasus korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut. Penetapan Sudewo menambah daftar panjang pihak yang terlibat dalam skandal suap proyek perkeretaapian ini.

Peran Sudewo dalam Skandal Suap DJKA

KPK menegaskan bahwa penetapan Sudewo sebagai tersangka berkaitan erat dengan posisinya sebagai anggota Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan. Menurut Budi Prasetyo, seharusnya Sudewo melakukan pengawasan ketat terhadap proyek-proyek di kementerian tersebut. Namun, justru muncul dugaan kuat adanya aliran uang suap dari proyek-proyek pembangunan di DJKA ke Sudewo.

Dugaan aliran dana ini didukung oleh konfirmasi dari berbagai saksi yang telah dimintai keterangan oleh KPK. Selain itu, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa-terdakwa lain juga memperkuat indikasi keterlibatan Sudewo. KPK berjanji akan menyampaikan secara lengkap detail peran Sudewo, sumber aliran uang, nilai, serta proyek-proyek mana saja yang terkait dalam kesempatan berikutnya.

Nama Sudewo sendiri sempat mencuat dalam persidangan kasus suap DJKA pada 9 November 2023 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Saat itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti berupa foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disebut disita dari rumah Sudewo, dengan perkiraan nilai sekitar Rp3 miliar. Meskipun demikian, Sudewo membantah keras penyitaan tersebut serta tuduhan menerima uang sebesar Rp720 juta dan Rp500 juta dari pihak-pihak terkait proyek.

Kronologi dan Perkembangan Kasus DJKA Kementerian Perhubungan

Kasus dugaan korupsi di DJKA Kementerian Perhubungan ini pertama kali terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023. OTT tersebut menyasar Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, yang kini telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang. Awalnya, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka dan menahan mereka terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Seiring berjalannya penyidikan, jumlah tersangka terus bertambah. Hingga 15 Desember 2025, KPK telah menetapkan dan menahan sebanyak 20 tersangka individu. Tidak hanya itu, dua korporasi juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, menunjukkan skala korupsi yang luas dan terstruktur. Modus operandi yang teridentifikasi adalah pengaturan pemenang pelaksana proyek melalui rekayasa sejak proses administrasi hingga penentuan pemenang tender.

Proyek-proyek yang diduga menjadi bancakan korupsi meliputi pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar (Sulawesi Selatan), empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur (Jawa Barat), serta proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera. Penetapan Sudewo sebagai tersangka menjadi babak baru dalam upaya KPK membongkar tuntas praktik korupsi di sektor perkeretaapian nasional.

Sumber: AntaraNews