Pemkab Tangerang Percepat Penanganan Banjir Kabupaten Tangerang Demi Aktivitas Warga

Pemerintah Kabupaten Tangerang segera mengambil tindakan cepat untuk mengatasi masalah banjir yang melanda sejumlah wilayah. Percepatan penanganan ini bertujuan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal tanpa hambatan. Banjir yang terjadi merupakan dampak luapan sungai dan rob dari pantai utara.

Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, menjelaskan bahwa banjir di daerahnya umumnya disebabkan luapan bantaran sungai. Aliran seperti Cidurian, Kali Prancis, Cimanceuri, hingga rob dari laut utara menjadi pemicu utama. Warga telah menyampaikan permohonan pembangunan tanggul sebagai salah satu solusi penanganan.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Pemkab Tangerang akan segera membahas dan menindaklanjuti usulan pembangunan infrastruktur. Solusi ini memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) karena kewenangan sungai besar berada di pemerintah pusat. Pemkab berupaya keras agar pembangunan pintu air dapat direalisasikan lebih cepat.

Penyebab dan Dampak Meluasnya Banjir di Tangerang

Banjir yang melanda Kabupaten Tangerang tidak hanya disebabkan oleh luapan sungai besar dan rob. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah, menyebutkan faktor lain seperti alih fungsi lahan turut berkontribusi. Berkurangnya daerah tangkapan air di wilayah hulu juga memperparah kondisi banjir.

Perilaku masyarakat yang kurang peduli lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, juga menjadi penyebab signifikan. Kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia ini membuat penanganan banjir semakin kompleks. Pemkab Tangerang menyadari bahwa solusi harus komprehensif.

Hingga saat ini, banjir telah mencakup 24 kecamatan dengan 119 desa dan kelurahan di Kabupaten Tangerang. Jumlah penduduk terdampak mencapai sekitar 14 ribu kepala keluarga atau 62 ribu jiwa. Data ini menunjukkan skala masalah yang cukup besar dan membutuhkan respons cepat.

Melihat kondisi yang meluas, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan status tanggap darurat bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik, menyatakan penetapan ini berdasarkan evaluasi data. Cakupan luasan banjir terus meningkat sejak Minggu, 11 Januari 2026.

Strategi Pemkab Tangerang dalam Penanganan Banjir

Pemerintah Kabupaten Tangerang fokus pada pembangunan infrastruktur sebagai solusi jangka panjang. Pembangunan tanggul dan pintu air menjadi prioritas utama untuk mengendalikan luapan air. Bupati Maesyal Rasyid optimistis upaya ini dapat segera terwujud.

Namun, realisasi proyek besar seperti pembangunan tanggul dan pintu air memerlukan izin serta koordinasi intensif. Koordinasi dilakukan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane (C3), mengingat kewenangan sungai besar berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Pemkab terus mendorong percepatan proses ini.

Target realisasi pembangunan pintu air diharapkan dapat dilakukan pada tahun 2026, paling lambat 2027. Pemkab Tangerang memohon doa dan dukungan masyarakat agar upaya ini dapat terealisasi sesuai ketentuan berlaku. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi dampak banjir secara signifikan.

Selain itu, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang juga menangani drainase perumahan dan anak sungai kecil. Penanganan ini menjadi kewenangan pemerintah daerah dan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Upaya ini melengkapi strategi penanganan banjir yang lebih luas.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Peran Masyarakat

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Iwan Firmansyah, menegaskan bahwa penanganan banjir di Kabupaten Tangerang tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan. Koordinasi dengan BBWS C3 dari Kementerian Pekerjaan Umum menjadi kunci utama.

Iwan menambahkan bahwa solusi ke depan tidak hanya sebatas normalisasi sungai. Pembangunan kolam retensi di wilayah hulu dan tengah juga sangat penting untuk menampung air. Semua rencana ini akan terus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat agar terintegrasi.

Penetapan status tanggap darurat bencana bertujuan mempercepat penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Kebijakan ini juga memfasilitasi koordinasi lintas sektor untuk mengurangi dampak bencana yang lebih luas. Sarana dan prasarana untuk masyarakat terdampak juga disiapkan.

Selain upaya pemerintah, peran serta masyarakat juga sangat krusial dalam mitigasi banjir. Masyarakat diharapkan mengubah perilaku agar lebih peduli pada lingkungannya masing-masing. Menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan adalah langkah kecil berdampak besar.

Sumber: AntaraNews