Revisi Desain IKN: Prabowo Perintahkan Penambahan Kolam Retensi Atasi Panas dan Karhutla

Presiden Prabowo Subianto merevisi Desain IKN, memerintahkan penambahan kolam retensi untuk mengatasi iklim panas dan risiko kebakaran hutan di Kalimantan Timur, sekaligus mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Revisi Desain IKN: Prabowo Perintahkan Penambahan Kolam Retensi Atasi Panas dan Karhutla
Presiden Prabowo Subianto memberikan koreksi pada Desain IKN, menekankan penambahan embung dan antisipasi karhutla untuk menyeimbangkan iklim panas Kalimantan Timur, membuat pembangunan Ibu Kota Nusantara lebih adaptif dan berkelanjutan. (AntaraNews)

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan revisi desain Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan fokus pada penambahan kolam retensi. Langkah ini bertujuan untuk menyeimbangkan iklim panas di Kalimantan Timur dan memitigasi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Instruksi ini disampaikan langsung oleh Presiden dalam upaya memastikan keberlanjutan dan keamanan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Kamis menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan khusus kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono. Arahan tersebut menekankan pentingnya memperhatikan fungsi dan desain tata ruang beberapa area di dalam IKN secara cermat. Penyesuaian tata letak dan tujuan, termasuk integrasi kolam retensi, menjadi perhatian utama.

Menurut Prasetyo Hadi, pertimbangan khusus diperlukan karena iklim di kawasan IKN cenderung panas. Selain itu, lokasinya yang berada di pulau dengan cakupan hutan yang luas meningkatkan potensi risiko kebakaran hutan secara signifikan. Oleh karena itu, penambahan kolam retensi diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk menghadapi tantangan lingkungan ini.

Mitigasi Iklim Panas dan Risiko Karhutla di IKN

Revisi desain IKN oleh Presiden Prabowo Subianto secara spesifik menargetkan mitigasi dampak iklim panas dan ancaman kebakaran hutan. Penambahan kolam retensi menjadi elemen kunci dalam strategi ini, dirancang untuk membantu menjaga keseimbangan ekologis dan hidrologis kawasan. Kolam retensi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai cadangan air, terutama saat musim kemarau, untuk memadamkan api dan menjaga kelembaban lingkungan.

Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa zona-zona tertentu di IKN memerlukan pertimbangan khusus, termasuk penyesuaian tata letak dan fungsinya. Hal ini mencakup integrasi kolam retensi sebagai bagian integral dari perencanaan spasial. Iklim panas dan cakupan hutan yang luas di Kalimantan Timur menjadi faktor pendorong utama di balik keputusan ini, mengingat tingginya potensi karhutla.

Selain penambahan kolam retensi, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono juga melaporkan beberapa pendekatan untuk memasang sensor deteksi panas di seluruh area IKN. Pemasangan sensor ini bertujuan untuk memungkinkan identifikasi dini kebakaran hutan dan lahan. Hadi menyatakan bahwa metode pemasangan sensor ini sedang terus diuji dan dikembangkan untuk memastikan efektivitasnya dalam memberikan peringatan awal.

Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Di samping fokus pada mitigasi lingkungan, Presiden Prabowo juga menginstruksikan OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat serangkaian perbaikan dan pembangunan di IKN. Targetnya adalah agar IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia sesuai jadwal pada tahun 2028. Percepatan ini mencakup berbagai aspek pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung.

Pada 12 Januari lalu, Presiden Prabowo melakukan kunjungan langsung ke lokasi IKN dan menerima pemaparan terkini dari Kepala OIKN mengenai perkembangan pembangunan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara konsisten menekankan perlunya mempercepat pembangunan fasilitas untuk cabang legislatif dan yudikatif. Penyelesaian fasilitas-fasilitas ini juga ditargetkan rampung pada tahun 2028.

Instruksi percepatan pembangunan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum, diharapkan target-target pembangunan dapat tercapai tepat waktu, sembari tetap memperhatikan aspek lingkungan dan mitigasi bencana.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi