China Tuduh Manuver Nelayan Filipina Picu Insiden Terbaru di Laut China Selatan

Kementerian Luar Negeri China secara terang-terangan menuduh nelayan Filipina melakukan manuver berbahaya yang menyebabkan insiden terbaru di perairan Laut China Selatan. Insiden ini terjadi di sekitar Xianbin Jiao, yang juga dikenal sebagai Sabina Shoal, sebuah atol karang strategis di Kepulauan Spratly. Tuduhan ini muncul setelah laporan mengenai konfrontasi antara kapal penjaga pantai China dan kapal nelayan Filipina pada 12 Desember lalu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa kapal-kapal penangkap ikan Filipina "dengan sengaja berlabuh di laguna Xianbin Jiao dan berulang kali melakukan manuver berbahaya termasuk tiba-tiba berbelok dari jalur." Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Beijing, menyoroti meningkatnya ketegangan di wilayah yang disengketakan tersebut. China mengklaim Xianbin Jiao sebagai bagian dari Nansha Qundao, atau Kepulauan Spratly, yang diklaim sebagai wilayah kedaulatannya.

Insiden ini juga memicu reaksi keras dari Amerika Serikat, yang mengutuk tindakan China terhadap nelayan Filipina. Washington menyatakan dukungan penuhnya terhadap sekutu Filipina di tengah provokasi yang semakin berbahaya. Namun, China menolak intervensi AS, menganggapnya sebagai campur tangan yang memutarbalikkan fakta dan memperkeruh situasi di Laut China Selatan.

Tuduhan China terhadap Nelayan Filipina

Pemerintah China melalui Kementerian Luar Negeri menuduh nelayan Filipina melakukan provokasi terorganisir di perairan sekitar Xianbin Jiao. Guo Jiakun menyatakan bahwa "Filipina telah melakukan tindakan terorganisir dan terencana untuk mengirim sejumlah besar kapal guna melakukan provokasi dan menciptakan masalah di perairan lepas Xianbin Jiao serta memasuki laguna Xianbin Jiao." Tuduhan ini mengindikasikan pandangan China bahwa insiden tersebut bukan sekadar kecelakaan, melainkan aksi yang disengaja.

Menurut Guo Jiakun, China memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas Nansha Qundao, termasuk Xianbin Jiao, dan perairan sekitarnya. Oleh karena itu, tindakan Filipina dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan. Beijing menuntut agar Filipina "segera menghentikan pelanggaran, provokasi, dan pencemaran nama baiknya, menghentikan aksi-aksi nekatnya di laut, dan menahan diri dari menantang tekad kuat China untuk melindungi kedaulatan, hak, dan kepentingan kami."

Xianbin Jiao, atau Sabina Shoal, terletak sekitar 72 mil laut di barat laut Pulau Palawan dan 160 mil laut di barat laut Pulau Kalimantan. Atol karang samudera ini membentang hampir sepanjang 23 kilometer dan merupakan titik strategis di bagian timur Kepulauan Spratly. Klaim kedaulatan atas wilayah ini menjadi akar konflik yang terus berulang di Laut China Selatan.

Kecaman Amerika Serikat dan Respons China

Insiden di Laut China Selatan ini segera menarik perhatian internasional, khususnya dari Amerika Serikat. Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Thomas Pigott, pada Minggu (14/12) mengutuk tindakan China yang "menyerang nelayan Filipina dengan meriam air dan memotong tali jangkar mereka di dekat Sabina Shoal." Pigott menambahkan bahwa tindakan agresif tersebut membahayakan mata pencarian nelayan Filipina.

Amerika Serikat menegaskan dukungannya terhadap Filipina, menyatakan, "Kami mendukung sekutu Filipina kami dalam menghadapi tindakan provokatif China dan taktik yang semakin berbahaya terhadap negara-negara tetangganya, yang merusak stabilitas regional." Pernyataan ini menunjukkan komitmen AS terhadap aliansinya dengan Filipina di tengah ketegangan di Laut China Selatan.

Namun, China dengan tegas menolak campur tangan AS. Guo Jiakun merespons pernyataan Pigott dengan mengatakan, "AS bukanlah pihak dalam isu Laut Cina Selatan dan tidak berhak untuk ikut campur dalam masalah maritim antara pihak-pihak yang bersangkutan." Ia mendesak AS untuk "berhenti membuat pernyataan yang memutarbalikkan fakta dan provokatif, serta berhenti membantu dan mendukung upaya Filipina untuk menciptakan masalah di Laut Cina Selatan."

Kronologi Insiden dan Dampaknya

Penjaga pantai Filipina memberikan kronologi yang berbeda mengenai insiden tersebut. Mereka melaporkan bahwa hampir dua lusin kapal penangkap ikan Filipina diserang oleh kapal penjaga pantai China di dekat Sabina Shoal pada Jumat (12/12). Menurut juru bicara penjaga pantai Filipina, Jay Tarriela, nelayan Filipina tersebut "mendapat semprotan bertekanan tinggi dari meriam air China dan kapal-kapal Tiongkok mencoba manuver penghalangan yang agresif."

Tindakan agresif ini menyebabkan dampak fisik dan material yang signifikan. Tarriela menyebutkan bahwa "tiga nelayan Filipina mengalami cedera fisik termasuk memar dan luka terbuka serta dua kapal nelayan Filipina mengalami kerusakan signifikan." Selain itu, satu kapal China dilaporkan memotong tali jangkar beberapa kapal Filipina, membahayakan awak kapal mereka.

Penjaga Pantai Filipina berhasil membantu nelayan yang terdampak dan menyerukan kepada Penjaga Pantai China untuk mematuhi standar perilaku internasional. Mereka menekankan pentingnya "memprioritaskan pelestarian kehidupan di laut dibanding upaya penegakan hukum yang membahayakan nyawa nelayan yang tidak bersalah." Seruan ini menyoroti keprihatinan Filipina terhadap keselamatan nelayan mereka di Laut China Selatan.

Sengketa Kedaulatan dan Hukum Internasional

Sengketa di Laut China Selatan melibatkan klaim tumpang tindih dari beberapa negara, termasuk China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. China mengklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut China Selatan, termasuk pulau-pulau seperti Spratly (Nansha), Paracel (Xisha), Pratas (Dongsha), dan Macclesfield Bank (Zhongsha). Wilayah ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi dan ikan, serta merupakan jalur perdagangan laut yang vital.

Pada tahun 2002, ASEAN dan China menandatangani Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC) sebagai komitmen untuk mencari solusi damai. Namun, sengketa terus berlanjut tanpa penyelesaian yang konkret. Filipina kemudian mengajukan gugatan arbitrase terhadap China ke Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda, pada tahun 2013.

Pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase memutuskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil laut adalah hak Filipina untuk memanfaatkan sumber daya. Putusan tersebut juga menyatakan bahwa China telah melanggar hak kedaulatan Filipina dan menyebabkan "kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang" dengan membangun pulau-pulau buatan. Namun, China menolak keputusan Mahkamah Arbitrase tersebut, menyatakan bahwa putusan itu melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan DOC yang telah disepakati sebelumnya.

Sumber: AntaraNews