Menteri PPPA Dengarkan Aspirasi Perempuan Suku Tengger di Probolinggo, Dorong Pemberdayaan Ekonomi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi baru-baru ini mengunjungi Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap langsung suara dan kebutuhan para perempuan dari komunitas adat Tengger. Kegiatan dialog ini berlangsung pada Sabtu, 6 Desember, menjadi platform penting bagi mereka untuk menyampaikan berbagai persoalan.

Dalam forum tersebut, Menteri Arifatul secara aktif mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh perempuan Suku Tengger. Diskusi ini mencakup isu-isu domestik, sosial, hingga ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat adat di wilayah terpencil. Kehadiran Menteri PPPA menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk memahami realitas hidup perempuan di daerah.

Dialog yang dikemas dalam suasana akrab ini memberikan ruang luas bagi perempuan Tengger untuk secara terbuka menyampaikan harapan dan tantangan mereka. Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ juga turut hadir, berperan sebagai penghubung utama antara warga dan pemerintah pusat, memastikan aspirasi tersampaikan dengan baik.

Mendengar Langsung Suara Perempuan Adat

Menteri Arifatul Choiri Fauzi menyatakan apresiasinya terhadap keberanian ibu-ibu Tengger dalam menyampaikan persoalan mereka secara terbuka. Ia menekankan bahwa pemberdayaan perempuan tidak dapat dilakukan secara top-down, melainkan harus dimulai dengan mendengarkan dan memahami realitas kehidupan mereka. Proses ini sangat krusial untuk memastikan kebijakan yang dibuat relevan dan tepat sasaran bagi perempuan Suku Tengger.

"Kunjungan saya ke Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura bertujuan mendengarkan langsung suara perempuan di kawasan adat Tengger," kata Menteri Arifatul dalam keterangan tertulis yang diterima di Probolinggo. Dialog ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendekatkan diri dengan masyarakat adat, khususnya para perempuan yang seringkali kurang terwakili.

Dalam forum tersebut, berbagai pertanyaan dan curahan hati disampaikan oleh perempuan Tengger, termasuk kebutuhan peningkatan pendidikan anak dan akses pelatihan usaha. Mereka juga menyuarakan harapan agar perempuan diberikan peran lebih besar dalam kegiatan desa, menunjukkan keinginan kuat untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan komunitas mereka.

Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pemberdayaan Ekonomi

Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ menyoroti pentingnya wadah komunikasi yang bebas formalitas kaku bagi perempuan Tengger. Menurutnya, hal ini memungkinkan mereka untuk mengemukakan kepentingan keluarga, ekonomi, dan kebutuhan sosial secara jujur dan transparan. Dialog semacam ini, kata Fahmi, perlu dikembangkan hingga ke tingkat dusun agar proses penyusunan kebijakan pemerintah berjalan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

"Keterlibatan perempuan sejak tahap perencanaan merupakan kunci terciptanya program yang tepat sasaran," ujar Wabup Fahmi. Selain memperkuat fungsi partisipatif, ia juga mendorong pengembangan ekonomi perempuan melalui program bela-beli. Program ini bertujuan membuka peluang bagi UMKM lokal, terutama usaha yang dikelola perempuan Tengger, agar produk mereka dapat diserap oleh institusi pemerintah.

Pemerintah daerah memiliki target ambisius untuk mencetak seribu pengusaha perempuan baru dari berbagai kecamatan, dan masyarakat Tengger dianggap memiliki potensi kuat untuk berkontribusi. "Tengger memiliki potensi kuat untuk berkontribusi terhadap target tersebut karena karakter masyarakatnya yang mandiri dan produktif," kata Fahmi. Menteri PPPA dan Wabup Fahmi menanggapi aspirasi tersebut dengan penjelasan program dan peluang tindak lanjut, menunjukkan sinergi kuat antara pusat dan daerah.

Memperkuat Peran dan Kesejahteraan Perempuan Tengger

Kegiatan dialog ini secara jelas mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya memperkuat peran perempuan Suku Tengger. Pendampingan yang diberikan oleh Wakil Bupati Fahmi menjadi jembatan penting, menghubungkan kebutuhan spesifik masyarakat Tengger dengan kebijakan pemerintah nasional yang lebih luas. Ini memastikan bahwa suara lokal didengar di tingkat yang lebih tinggi.

Kehadiran Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi tidak hanya memberikan legitimasi, tetapi juga dorongan signifikan bagi upaya pemberdayaan perempuan di wilayah adat. Hal ini menunjukkan bahwa isu-isu yang dihadapi perempuan Tengger mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat, membuka jalan bagi implementasi program-program yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui dialog dan program yang terencana, diharapkan perempuan Tengger dapat semakin berdaya, baik dalam aspek pendidikan, ekonomi, maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan di desa. Ini adalah langkah maju menuju peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan gender di komunitas adat, memastikan bahwa setiap suara memiliki kesempatan untuk didengar dan diwujudkan.

Sumber: AntaraNews