Pemprov Sumut Gencarkan Penanaman Mangrove 8.307 Hektare, Wujudkan Lingkungan Lestari

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir dengan program penanaman mangrove skala besar. Sejak tahun 2018 hingga 2024, total area yang berhasil ditanami mangrove mencapai 8.307 hektare di berbagai wilayah pesisir Sumut. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari upaya pelestarian ekosistem dan mitigasi dampak perubahan iklim di tingkat lokal.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa program penanaman ini selaras dengan prioritas pembangunan nasional untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan masif ini tidak hanya berfokus pada penanaman, tetapi juga pada pemulihan ekosistem yang rusak. Hal ini dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan sumber daya pesisir bagi generasi mendatang.

Langkah strategis Pemprov Sumut ini juga menjadi respons terhadap tantangan perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan. Dengan melibatkan berbagai pihak, program penanaman mangrove diharapkan dapat menjadi benteng alami yang efektif. Ini juga sekaligus menjadi simbol harapan dan tanggung jawab kolektif terhadap bumi.

Komitmen Sumut dalam Pelestarian Lingkungan Pesisir

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, menekankan pentingnya penanaman pohon sebagai simbol harapan dan komitmen terhadap bumi. Menurutnya, menanam pohon bukan sekadar menanam benih di tanah, melainkan sebuah investasi jangka panjang. "Pohon adalah benteng kita melawan perubahan iklim, penjaga keseimbangan ekosistem, dan sumber kehidupan bagi manusia serta makhluk lainnya," ucap Sulaiman Harahap.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi pengingat tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dunia telah bersepakat mengatasi perubahan iklim, dan Indonesia sendiri telah menetapkan target Nationally Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan tingkat emisi karbon. Berbagai regulasi telah dibuat, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Sulaiman Harahap mengingatkan bahwa dampak perubahan iklim sudah sangat terasa, seperti cuaca ekstrem dan kenaikan suhu global. "Kita tidak boleh menutup mata terhadap dampak nyata dari perubahan iklim yang telah kita rasakan, seperti cuaca ekstrem, kenaikan suhu global, serta ancaman terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati," katanya. Oleh karena itu, perubahan iklim bukan hanya tantangan global, tetapi juga persoalan mendesak yang harus diatasi bersama di tingkat lokal.

Pemprov Sumut mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan kegiatan menanam pohon sebagai bagian dari gaya hidup. Ini termasuk melestarikan hutan, merehabilitasi lahan kritis, dan menjaga pohon yang telah ditanam. Setiap upaya penanaman mangrove dan rehabilitasi lahan memiliki dampak signifikan bagi keberlanjutan lingkungan.

Luas dan Lokasi Rehabilitasi Ekosistem Mangrove

Kegiatan pemulihan ekosistem mangrove di Sumatera Utara telah menjangkau berbagai wilayah pesisir yang membutuhkan perhatian khusus. Total 17 desa menjadi fokus utama dalam program ini, tersebar di beberapa kecamatan penting. Di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, desa-desa yang terlibat meliputi Selotong, Secanggang, Kwala Besar, Jaring Halus, Tanjung Ibus, Pantai Gading, Karang Gading, dan Sungai Ular.

Selain itu, enam desa di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, juga turut serta dalam upaya rehabilitasi ini. Desa-desa tersebut adalah Tapak Kuda, Karya Maju, Suka Maju, Pantai Cermin, Bubun, dan Pematang Cengal. Upaya penanaman mangrove ini sangat penting untuk menjaga garis pantai dan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.

Tidak hanya di Langkat, tiga desa pada dua kecamatan di Kabupaten Deli Serdang juga menjadi lokasi strategis. Desa Karang Gading dan Telaga Tujuh di Labuhan Deli, serta Palu Kurau di Hamparan Perak, telah menerima manfaat dari program penanaman mangrove. Lokasi-lokasi ini dipilih berdasarkan tingkat kerusakan dan potensi dampak positif rehabilitasi.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut juga berperan aktif dalam rehabilitasi hutan dan lahan di Karang Gading serta Langkat Timur Laut. Luas kawasan yang dikelola BBKSDA mencapai 14.827 hektare, dengan area kerusakan sekitar 3.385 hektare atau 22,83 persen. Pada tahun ini, Kementerian Kehutanan melakukan pemulihan ekosistem di Karang Gading dan Desa Paluh Kurau dengan menyediakan 1.415.700 bibit mangrove. "Setiap pohon yang kita tanam hari ini adalah investasi kita untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” pungkas Sulaiman Harahap.

Sumber: AntaraNews