Presiden Prabowo Subianto menetapkan 10 tokoh menjadi pahlawan nasional, Senin (10/11). Salah satu tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional adalah Presiden RI kedua Soeharto.
Penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional ini mendapatkan penolakan dari sejumlah masyarakat salah satunya adalah para aktivis di Yogyakarta.
Sebagai bentuk penolakan, aktivis di Yogyakarta ini menggelar aksi demonstrasi di Monumen TKR, Museum TNI AD yang ada di Jalan Jenderal Soedirman, Kota Yogyakarta, Senin (10/11).
Dalam aksinya ini puluhan aktivis ini membentangkan berbagai poster dengan wajah Soeharto, tulisan 'Soeharto Bukan Pahlawan' dan ''Presiden Pelanggar HAM".
Advertisement
‘Dulu Kami Demo Tuntut Adili Soeharto’
Salah seorang peserta aksi Tri Wahyu menceritakan dirinya merupakan salah seorang bagian dari massa aksi yang ikut aktif berdemonstrasi menggulingkan Soeharto ditahun 98 mengatakan penolakannya kepada penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
"Dulu kami aktivis 98 berdemo dengan tuntutan adili Soeharto. Kemudian saat ini justru Soeharto menjadi pahlawan. Tentu ini kabar buruk, kabar duka bagi gerakan demokrasi," ujar Tri Wahyu.
Tri Wahyu mempertanyakan sikap para aktivis 98 yang saat ini ada didalam pemerintahan. Tri Wahyu menyebut aktivis 98 yang ada dipemerintahan ini dulunya diburu oleh militer dizaman Soeharto.
"Bagaimana mungkin mereka yang dulu 98 menumbangkan Soeharto diam saja. Kalau sekarang Soeharto pahlawan berarti mereka penjahat dulu. Sekarang mereka adalah penjahat karena telah menumbangkan pahlawan nasional bernama Soeharto," tutur Tri Wahyu.
"Dari Yogyakarta menyampaikan sikap tegas menolak Soeharto sebagai pahlawan nasional. Soeharto penjahat kemanusiaan," imbuh Tri Wahyu.
Advertisement
Pengaburan Sejarah
Sementara itu koordinator aksi Bung Koes menambahkan bahwa Soeharto bukan pahlawan. Soeharto, kata Bung Koes memperkenalkan rezim bernama Orde Baru. Rezim itu dibangun di atas genangan darah dan fondasi kebohongan.
"Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan adalah pengaburan terhadap sejarah Indonesia. Sejak naik hingga jatuh, kekuasaan Harto adalah kisah pembunuhan berantai," tegas Bung Koes.
Bung Koes menyebut beberapa peristiwa yaitu pembantaian massal 1965-66, pembunuhan aktivis 90-an, pembantaian Talangsari, perempuan etnis Tionghoa menjadi korban pemerkosaan massal yang direncanakan pada 1998 terjadi di era Soeharto.
Bung Koes menjabarkan Soeharto juga merupakan aktor utama dalam institusionalisasi korupsi di Indonesia. Melalui jaringan yayasan-yayasannya, seperti Yayasan Supersemar, Dharmais, dan beberapa lainnya, aliran dana negara dan swasta dikelola tanpa transparansi dan akuntabilitas.
"Audit BPK dan investigasi Transparency International mengungkap bagaimana yayasan-yayasan ini berfungsi sebagai saluran korupsi terselubung. Proyek pembangunan lebih berfungsi untuk menggemukkan pundi-pundi diri dan kroninya, sementara ketimpangan ekonomi semakin dalam," tutur Bung Koes.
"Kami menolak Soeharto sebagai pahlawan nasional. Soeharto bukan pahlawan," tutup Bung Koes.