PA GMNI Dorong Kemandirian Ekonomi Jakarta di Tengah Arus Globalisasi

Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya secara aktif mendorong kemandirian ekonomi di ibu kota. Melalui seri diskusi publik, organisasi ini berupaya merumuskan konsep Jakarta sebagai kota global yang tidak meninggalkan nilai-nilai keadilan sosial.

Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya, Ario Sanjaya, menegaskan bahwa kemandirian ekonomi bukan sekadar angka pertumbuhan, melainkan kesejahteraan warga dan perluasan kesempatan kerja. Ia menekankan bahwa kota global sejati harus beradab, manusiawi, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Diskusi bertema “Menumbuhkan Jakarta Kota Berdikari secara Ekonomi di Tengah Arus Globalisasi Dunia” ini merupakan bagian dari rangkaian pra-Konferda V. Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber penting dari berbagai latar belakang, termasuk anggota DPR dan pakar ekonomi.

Visi PA GMNI untuk Jakarta Berdikari

PA GMNI Jakarta Raya berkomitmen membangun ruang intelektual dan praksis politik yang konstruktif bagi pembangunan ibu kota. Diskusi publik ini menjadi wadah untuk melahirkan gagasan konkret yang dapat disampaikan kepada pemerintah daerah.

Ario Sanjaya menyatakan, "Setiap seri diskusi ini kami harapkan melahirkan gagasan konkret yang bisa disampaikan kepada pemerintah daerah. Kami ingin memastikan bahwa cita-cita menjadikan Jakarta sebagai kota global tidak meninggalkan nilai-nilai keadilan sosial."

Pihaknya memiliki harapan besar agar Jakarta dapat tumbuh sebagai kota modern yang tetap berpihak pada rakyat kecil. Semangat ini sejalan dengan ajaran Bung Karno mengenai berdikari, yang dimaknai sebagai kemandirian bangsa dan daerah tanpa bergantung pada kekuatan asing.

Tantangan dan Kesenjangan Ekonomi di Ibu Kota

Ketua Harian DPP PA GMNI, Aruji Wahyono, menyoroti berbagai persoalan mendasar di Jakarta yang sering tersembunyi di balik gemerlapnya. Kesenjangan ekonomi, harga tanah yang melambung, serta kesempatan usaha yang belum merata menjadi tantangan serius.

Aruji menambahkan, "Di balik gemerlap Jakarta, kita tahu banyak persoalan mendasar, kesenjangan ekonomi, harga tanah yang melambung tinggi, kesempatan usaha yang belum merata, serta makin kuatnya pengaruh kapital global yang sering menyingkirkan pelaku lokal."

Ironi sosial juga masih kuat terasa, seperti data penerima bantuan sosial yang sebagian besar digunakan untuk perjudian daring. Fakta miris ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak untuk mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan.

Pakar Ekonomi Kerakyatan, Ichsanuddin Noorsy, turut menyoroti lemahnya pelayanan publik dan peningkatan ketimpangan di Jakarta. Menurutnya, kota global seharusnya memiliki sistem yang efisien dan inklusif, namun realitasnya seringkali menunjukkan hal sebaliknya.

Upaya Pemerintah Provinsi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Menanggapi berbagai masukan, Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah Biro Perekonomian dan Keuangan Pemprov DKI Jakarta, Abdul Gofar Al Hakim, menjelaskan peta jalan ekonomi menuju Jakarta Global City 2045. Pemerintah daerah terus berupaya mencapai visi tersebut.

Abdul Gofar Al Hakim menyatakan, "Kami terus mendorong kolaborasi lintas sektor dan memperkuat peran UMKM, yang kini sudah mencapai 400 ribu unit binaan aktif." Ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memberdayakan pelaku ekonomi lokal.

Kolaborasi lintas sektor dan penguatan UMKM menjadi kunci untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Jakarta. Diharapkan, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai organisasi dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh warga ibu kota.

Sumber: AntaraNews