Menteri PPPA Ajak Muslimat NU Sinergi Cegah Kekerasan Perempuan Anak di Aceh

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifa Fauzi, mengajak Muslimat NU Aceh bersinergi cegah kekerasan perempuan anak. Ajakan ini disampaikan saat pelantikan Pengurus Wilayah Muslimat NU Provinsi Aceh Periode 2025-2030 di Banda Aceh pada Minggu (09/11).

Inisiatif ini muncul menyusul data mengkhawatirkan mengenai tingginya angka kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Indonesia. Faktor ekonomi, pola asuh, serta paparan media sosial disebut menjadi pemicu utama persoalan ini.

Untuk mengatasi masalah ini, Menteri Arifa menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan dan penguatan kualitas pengasuhan anak. Kolaborasi dengan organisasi perempuan seperti Muslimat NU diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.

Pemberdayaan Ekonomi dan Pengasuhan Kunci Cegah Kekerasan Perempuan Anak

Arifa Fauzi menyoroti pentingnya perempuan berdaya secara ekonomi sebagai langkah preventif. Kekuatan finansial diyakini dapat mengurangi kerentanan perempuan menjadi korban kekerasan. Ini menjadi salah satu strategi utama dalam upaya cegah kekerasan perempuan anak.

Selain itu, edukasi kepada orang tua mengenai kualitas pengasuhan anak dan pengawasan penggunaan gawai juga terus digencarkan. Pola asuh yang baik dapat membentuk karakter anak dan melindungi mereka dari potensi ancaman. Langkah ini esensial untuk cegah kekerasan perempuan anak di lingkungan keluarga.

"Kami mengajak seluruh organisasi perempuan, termasuk Muslimat NU, untuk bersinergi memberdayakan perempuan sekaligus memberikan wadah pemenuhan hak anak, salah satunya melalui program Ruang Bersama Indonesia (RBI) berbasis desa," kata Menteri PPPA Arifa. RBI dirancang sebagai wadah kolaborasi dalam penyelesaian persoalan perempuan dan anak.

Data Kekerasan Menjadi Alarm Serius

Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 menunjukkan fakta yang memprihatinkan. Satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan, dan satu dari dua anak pernah menjadi korban kekerasan sepanjang hidupnya. Angka-angka ini menegaskan urgensi untuk segera cegah kekerasan perempuan anak.

"Ini bukan sekadar angka, tetapi menggambarkan luka dan trauma yang dapat mengganggu masa depan mereka. Karena itu, kita harus bergerak bersama," tutur Menteri Arifa. Pernyataan ini menggarisbawahi dampak jangka panjang kekerasan terhadap korban. Upaya kolektif sangat dibutuhkan untuk cegah kekerasan perempuan anak.

Tingginya angka kekerasan ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan upaya pencegahan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menekan angka kejadian dan memberikan perlindungan lebih baik. Ini adalah panggilan untuk aksi nyata dalam cegah kekerasan perempuan anak.

Komitmen Muslimat NU dan Pemerintah Aceh dalam Cegah Kekerasan Perempuan Anak

Ketua PW Muslimat NU Provinsi Aceh, Dahlia, menegaskan komitmen organisasinya dalam pemberdayaan perempuan di tingkat desa. Kegiatan pengajian dan pendidikan anak menjadi fokus utama untuk memperkuat ketahanan keluarga. Muslimat NU siap berperan aktif dalam cegah kekerasan perempuan anak.

"Ibu-ibu di desa adalah ujung tombak ketahanan keluarga. Melalui kegiatan di tingkat akar rumput, kami ingin memastikan perempuan Aceh berdaya, anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, dan keluarga menjadi lingkungan yang aman serta harmonis,” tutur Dahlia. Pernyataan ini menunjukkan visi Muslimat NU untuk menciptakan lingkungan yang mendukung.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh, Mutia Juliana, juga menyampaikan dukungan penuh. Pemerintah Aceh berkomitmen memperkuat sinergi dengan pusat dan ormas untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting untuk cegah kekerasan perempuan anak di wilayah tersebut.

Sumber: AntaraNews