Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Asosiasi Pengusaha Industri Mikro, Kecil, dan Menengah Nusantara (APIMSA) resmi menjalin kolaborasi strategis. Kemitraan ini bertujuan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui inisiatif yang dikenal sebagai 'MBG-Preneur'. Program ini merupakan bagian integral dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.
Inisiatif 'MBG-Preneur' dirancang untuk menciptakan ekosistem wirausaha yang kuat di tengah masyarakat. Fokus utamanya adalah tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat secara berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa Program MBG memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar pemenuhan gizi. "Program MBG bukan hanya tentang makan bergizi, melainkan juga tentang pertumbuhan ekonomi rakyat," ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada APIMSA dan mitra lainnya yang telah mendukung penuh pelaksanaan program ini.
Advertisement
Advertisement
Sinergi BGN dan APIMSA Wujudkan Ekonomi Sirkular
Kolaborasi antara BGN dan APIMSA menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi ekonomi sirkular. Dadan Hindayana menjelaskan bahwa Program MBG telah berhasil mengembangkan ekosistem ekonomi baru, termasuk pemanfaatan minyak jelantah yang dapat dijual kembali untuk menambah pendapatan masyarakat. Ini menunjukkan bagaimana program gizi dapat terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi lokal.
Ketua Umum APIMSA, Neng Eem, menyatakan bahwa organisasinya memiliki visi yang sejalan dengan pemerintah dalam membangun perekonomian masyarakat. Peningkatan sumber daya manusia unggul melalui Program Makan Bergizi Gratis menjadi fokus utama. APIMSA berkomitmen untuk memastikan ekonomi sirkular terwujud melalui pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat.
Neng Eem juga menegaskan kesiapan APIMSA untuk mengawal pelaksanaan program MBG dari sisi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi produktif. "Dengan bantuan pemerintah, harus ada umpan balik yang nyata agar seluruh pihak dapat merasakan dampaknya. Itu adalah cita-cita APIMSA," katanya. APIMSA siap berkolaborasi dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Advertisement
Advertisement
Dampak Nyata Program Makan Bergizi Gratis dan Peran SPPG
Program Makan Bergizi Gratis telah menunjukkan dampak signifikan melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar. Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa saat ini BGN telah menyiapkan 33 ribu kepala SPPG, 409 ahli gizi, dan 190 satuan pelayanan yang siap melayani masyarakat. Hingga saat ini, lebih dari 1,8 miliar porsi MBG telah berhasil disalurkan.
Peresmian SPPG binaan APIMSA di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, menjadi salah satu bukti nyata implementasi program ini. Ketua Panitia dan Ketua Yayasan Apimsa Bhakti Bangsa, Subadri, berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya program MBG. "Kami berkomitmen menghadirkan MBG-Preneur bersama APIMSA," ujarnya.
Subadri menambahkan bahwa program MBG-Preneur akan menyentuh berbagai sektor ekonomi lokal, seperti peternakan sapi dan bebek, serta pengolahan pangan lokal seperti tahu dan tempe. Masyarakat di Tanjung Anom sangat menantikan realisasi program ini, yang tidak hanya bertujuan memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan roda perekonomian. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp14 triliun untuk mendukung program MBG ini.
Advertisement
Advertisement
Dukungan Pemerintah Daerah dan Prospek MBG-Preneur
Dukungan dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis dan inisiatif MBG-Preneur. Perwakilan Pemerintah Provinsi Banten, Komarudin, menyampaikan bahwa program MBG telah menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat di wilayahnya. Dari target 1.300 satuan layanan, saat ini sudah ada 118 unit yang beroperasi, menjangkau sekitar 3,6 juta penerima manfaat.
Pemerintah Provinsi Banten mencatat perputaran ekonomi dari Program MBG mencapai Rp12 triliun, yang berkontribusi besar terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Ini menunjukkan potensi besar 'MBG-Preneur' dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan lokal. Provinsi Banten juga telah membentuk satuan tugas MBG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Untuk memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat dan sekolah, pusat informasi MBG juga telah dibangun. Pemerintah Provinsi Banten juga mendukung penyediaan lahan dan fasilitas di sekolah-sekolah untuk mendukung pelaksanaan program ini. Melalui kolaborasi ini, diharapkan masyarakat tidak hanya mendapatkan akses makanan bergizi, tetapi juga peluang peningkatan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Advertisement
Sumber: AntaraNews