Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, kini memberlakukan pengawasan ketat terhadap kualitas sajian makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi serius untuk mencegah potensi kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di beberapa daerah lain.
Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah kewajiban bagi seluruh dapur penyedia makanan MBG untuk mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini harus dimiliki sebelum dapur-dapur tersebut dapat beroperasi secara penuh melayani ribuan penerima manfaat.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Ponorogo, Teguh Budi Prihwanto, menyatakan bahwa dari 32 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diusulkan, baru 10 yang beroperasi. Ironisnya, belum ada satupun dapur yang berhasil mendapatkan sertifikat SLHS hingga saat ini.
Advertisement
Advertisement
Pentingnya Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi untuk Kualitas Makanan MBG
Teguh Budi Prihwanto menegaskan bahwa sertifikasi SLHS bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah kewajiban mutlak yang harus dipenuhi. Proses ini dirancang untuk memastikan setiap aspek pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan tertinggi, dari bahan baku hingga penyajian. Hal ini krusial demi menjaga Kualitas Makanan MBG.
Petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Ponorogo secara rutin turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Verifikasi meliputi kualitas sumber air yang digunakan, kebersihan peralatan masak, serta metode pengolahan makanan yang diterapkan. Setiap detail diperiksa untuk mencegah potensi bahaya.
Selain itu, higienitas petugas dapur juga menjadi fokus utama pemeriksaan untuk mengeliminasi potensi kontaminasi bakteri berbahaya. "Petugas kami setiap hari turun ke lapangan melakukan verifikasi," ujar Teguh. "Harapannya akhir bulan ini proses penerbitan bisa selesai."
Advertisement
Advertisement
Menjamin Keamanan Pangan dan Target Operasional Dapur MBG
Pengawasan ketat yang dilakukan oleh Dinkes Ponorogo bertujuan utama untuk menjamin keamanan pangan program MBG secara menyeluruh. Langkah ini juga efektif menepis kekhawatiran yang mungkin timbul di kalangan masyarakat terkait kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak dan ibu hamil. Ini adalah prioritas utama pemerintah daerah.
Ribuan penerima manfaat program ini, mulai dari siswa sekolah hingga ibu hamil, telah menikmati sajian makan siang gratis. "Tujuan kami sederhana, memastikan makanan yang disajikan benar-benar aman dan higienis untuk dikonsumsi," pungkas Teguh.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki target ambisius untuk mengoperasikan setidaknya 80 dapur MBG hingga tahun 2026 mendatang. Seluruh dapur ini diharapkan dapat memenuhi standar laik higiene dan sanitasi sesuai pedoman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap Kualitas Makanan MBG.
Advertisement
Sumber: AntaraNews