Pantau Prapradilan, Lokataru Buka Kejanggalan Penangkapan & Penetapan Tersangka Delpedro Cs

Lembaga advokasi hukum dan HAM Lokataru Foundation mengungkap temuan serius soal dugaan pelanggaran hukum dalam proses penetapan tersangka Delpedro Marhaen dan tiga aktivis lainnya. Hal itu diungkap oleh Manajer Penelitian dan Pengetahuan Lokataru Foundation, Hasnu selama melakukan pemantauan sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan.

Hasnu menyebut, setidaknya ada delapan kejanggalan yang dinilai mencederai prinsip due process of law dan hak asasi manusia. Temuan itu, menurut mereka, menjadi alasan kuat bagi hakim tunggal untuk mengabulkan gugatan praperadilan Delpedro dan kawan-kawan.

“Dari hasil pemantauan Lokataru bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil, kami menemukan sedikitnya delapan kejanggalan dan kesalahan prosedural yang dilakukan pihak termohon,” kata Hasnu dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).

Hasnu memaparkan satu per satu kejanggalan. Dimulai dari proses penangkapan hingga pemeriksaan.

Pertama, penangkapan tanpa prosedur. Delpedro dan rekan-rekannya disebut ditangkap tanpa pemanggilan resmi, tanpa status hukum yang jelas, dan tanpa diberi tahu tuduhan apa yang dijadikan dasar.

“Mereka bahkan tidak tahu apa tuduhan yang dijadikan dasar. Ini bentuk penangkapan sewenang-wenang yang melanggar hukum acara pidana dan prinsip HAM,” ujar dia.

Kedua, hak tersangka dilanggar. Selama proses praperadilan, para pemohon tak pernah dihadirkan di ruang sidang. Menurut Lokataru, ini bentuk pengingkaran terhadap hak membela diri.

“Praperadilan bukan sekadar menguji prosedur, tapi juga melindungi martabat manusia. Bagaimana bicara HAM kalau mereka tak pernah diberi ruang untuk hadir di persidangan?” ujar dia.

Ketiga, permintaan menghadirkan tersangka diabaikan. Sejak awal sidang, tim hukum sudah mendesak hakim agar Delpedro cs dihadirkan. Namun hingga sidang akhir, permintaan itu tak digubris.

“Idealnya mereka hadir meskipun sudah memberi kuasa kepada penasehat hukum. Kami masih berharap ada kebijakan menghadirkan mereka dalam sidang putusan,” ujar Hasnu.

Keempat, akses hukum tak setara. Hasnu menilai posisi pemohon dan termohon timpang. "Keadilan tampak berpihak pada yang berkuasa. Padahal, akses terhadap hukum seharusnya setara,” ucapnya.

Kelima, independensi hakim dipertaruhkan. Lokataru mengingatkan agar majelis hakim tak tunduk pada tekanan pihak mana pun.

"Pengadilan mesti steril dari intervensi apa pun. Jika independensi goyah, keadilan bisa dikompromikan,” kata Hasnu.

Keenam, bukti saksi anak dinilai dipaksakan. Termohon menjadikan keterangan seorang anak sebagai alat bukti, padahal para ahli hukum dari kedua pihak menilai hal itu tidak sah.

“Kalau tetap digunakan, itu berarti bukti dipaksakan. Seharusnya hakim membatalkan penetapan tersangka yang didasarkan pada bukti cacat,” ujarnya.

Ketujuh, diskresi penyidik disalahgunakan. Menurut Lokataru, dalih “diskresi” yang digunakan penyidik tidak memiliki dasar hukum yang sah.

“Penetapan tersangka tanpa pemeriksaan adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan yang melawan hukum,” tuturnya.

Kedelapan, penangkapan tanpa sepengetahuan keluarga. Delpedro dan rekannya, Muzaffar, disebut ditangkap tanpa pemberitahuan kepada pihak keluarga.

“Ini pelanggaran nyata terhadap prosedur penangkapan yang diatur hukum,” kata Hasnu.

Berdasarkan delapan temuan itu, Lokataru menegaskan hakim memiliki alasan kuat dan kewajiban moral untuk mengabulkan praperadilan Delpedro cs.

“Kasus ini bukan sekadar soal prosedur, tapi soal keberpihakan hukum pada keadilan dan kemanusiaan,” pungkas Hasnu.