Bukan Banjir Berat, Aceh Diprediksi Kekeringan Hingga 2026: BPBA Tekankan Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi dari Desa

BPBA mendorong desa-desa di Aceh untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi, terutama menghadapi potensi kekeringan hingga 2026, bukan banjir besar.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Bukan Banjir Berat, Aceh Diprediksi Kekeringan Hingga 2026: BPBA Tekankan Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi dari Desa
BPBA mendorong desa-desa di Aceh untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi, terutama menghadapi potensi kekeringan hingga 2026, bukan banjir besar. (Merdeka.com)

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) secara tegas meminta masyarakat di tingkat desa untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Seruan ini datang seiring dengan prediksi cuaca yang menunjukkan Aceh akan lebih banyak menghadapi kekeringan dan risiko kebakaran lahan, bukan banjir besar.

Kesiapsiagaan ini dianggap krusial mengingat desa adalah garda terdepan yang paling memahami kondisi geografis dan sosial di wilayahnya. Dengan demikian, penanganan awal dapat dilakukan secara lebih efektif sebelum bencana meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

Fadmi Ridwan, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBA, pada Jumat (20/9) di Banda Aceh, menekankan pentingnya peran aktif desa. Ia menyebutkan bahwa kesiapan dari masyarakat desa sangat dibutuhkan sebagai penanganan awal, karena ketika bencana terjadi, desa yang melihat dan mengalami lebih dulu.

Pentingnya Peran Desa dalam Mitigasi Bencana

BPBA menyoroti bahwa desa memiliki peran sentral dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh. Masyarakat desa diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam mengantisipasi berbagai risiko, mulai dari banjir hingga kebakaran lahan.

Kesiapsiagaan di tingkat desa dapat diwujudkan melalui pembentukan relawan bencana yang terlatih dan responsif. Relawan ini nantinya dapat berkoordinasi erat dengan Babinsa, Babinkamtibmas, serta unsur-unsur masyarakat lainnya untuk membentuk tim siaga bencana yang solid.

Fadmi Ridwan menjelaskan, "Kesiapan desa dibutuhkan, misalnya ada yang membakar lahan bisa langsung ditegur. Artinya, bisa lebih dulu mengantisipasi sebelum bencana meluas." Langkah proaktif ini diharapkan mampu mencegah eskalasi bencana yang lebih besar.

Dengan demikian, pemberdayaan desa dalam kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi bukan hanya sekadar imbauan, melainkan strategi kunci untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan.

Koordinasi dan Pemantauan Cuaca BPBA

BPBA tidak hanya mengandalkan kesiapsiagaan di tingkat desa, tetapi juga aktif melakukan koordinasi dan pemantauan cuaca secara intensif. Lembaga ini telah mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk memperkuat strategi penanganan bencana.

Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah diminta untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait peringatan dini cuaca. Informasi dari BMKG ini menjadi dasar penting bagi BPBA dalam mengambil keputusan.

Data hidrometeorologi yang diperoleh dari BMKG kemudian dianalisis secara cermat dan disampaikan kepada kepala daerah. Hal ini bertujuan untuk menentukan status siaga, siaga darurat, darurat, atau transisi darurat sebagai dasar penyusunan strategi mitigasi yang tepat.

Fadmi Ridwan menegaskan, "Jadi kita terus memantau informasi dan berkoordinasi dengan BMKG terkait peringatan dini dan potensi bencana, sehingga kita bisa melakukan mitigasi, atau memutuskan siaga darurat bencana."

Prediksi Cuaca Aceh: Kekeringan Dominan

Berdasarkan hasil pemantauan cuaca yang dilakukan BPBA, Aceh diprediksi akan menghadapi kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Wilayah ini diperkirakan tidak akan mengalami musim hujan berkepanjangan yang berpotensi menyebabkan banjir berat.

Pemantauan rutin terhadap website BMKG telah dilakukan sejak pertengahan September 2025 dan akan terus berlanjut hingga Februari 2026. Hasil pemantauan ini menunjukkan bahwa ancaman utama di Aceh justru adalah kekeringan atau bencana kebakaran lahan.

Fadmi Ridwan menjelaskan, "Kalau kita melihat prediksi BMKG, kemungkinan Aceh lebih kepada kekeringan, karena hingga Februari 2026 tidak ada hujan berkepanjangan." Ini menandakan pergeseran fokus mitigasi dari banjir ke penanganan kekeringan.

Kondisi ini berbeda dengan kejadian banjir besar di Aceh Tamiang pada tahun 2022 lalu. Oleh karena itu, strategi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi perlu disesuaikan dengan prediksi cuaca terkini.

Harapan BPBA dan Langkah Selanjutnya

Meskipun prediksi menunjukkan dominasi kekeringan, BPBA tetap berharap pemerintah Aceh bersama Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dapat menyiapkan atau mengaktifkan rencana kontijensi (Renkon). Renkon ini penting sebagai panduan respons terhadap berbagai skenario bencana hidrometeorologi.

BPBA berkomitmen untuk terus memantau situasi hari demi hari secara berkelanjutan. Pemantauan ini mencakup analisis data cuaca dan potensi ancaman yang mungkin timbul di seluruh wilayah Aceh.

Jika ditemukan potensi ancaman serius yang memerlukan tindakan lebih lanjut, BPBA tidak akan ragu untuk mengusulkan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh. Rapat ini bertujuan untuk menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi secara resmi.

Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan BPBA dalam memastikan bahwa Aceh memiliki kesiapsiagaan yang memadai untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi