Batal Pangkas Trotoar, Pemprov DKI Siapkan Pengaturan Lalu Lintas TB Simatupang: Kapan Dimulai?

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera menerapkan pengaturan lalu lintas guna mengurai kemacetan parah yang kerap terjadi di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Langkah ini diambil setelah mendapatkan persetujuan dan izin dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan pengalihan arus serta pengaturan di dalam dan luar jalan tol. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa persetujuan ini menjadi landasan penting bagi implementasi kebijakan baru tersebut.

Pengaturan lalu lintas ini merupakan respons terhadap kondisi kemacetan yang semakin memburuk, terutama akibat sejumlah proyek konstruksi yang sedang berlangsung di area tersebut. Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk PAM Jaya, Paljaya, Dinas Sumber Daya Air DKI, dan Dinas Bina Marga DKI, untuk memastikan kelancaran implementasi. Harapannya, dengan adanya pengaturan ini, volume kendaraan dapat terdistribusi lebih baik dan mengurangi penumpukan.

Sebelumnya, Pemprov DKI sempat mempertimbangkan rencana pemangkasan trotoar di Jalan TB Simatupang sebagai solusi, namun rencana tersebut akhirnya dibatalkan. Keputusan ini diambil setelah evaluasi mendalam, dan kini fokus beralih pada strategi yang lebih komprehensif, termasuk penambahan armada transportasi publik. Masyarakat diimbau untuk sementara waktu menghindari Jalan TB Simatupang hingga November 2025 demi kelancaran proyek dan efektivitas pengaturan lalu lintas.

Strategi Baru Setelah Pembatalan Pangkas Trotoar

Rencana awal Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan di TB Simatupang adalah dengan memangkas trotoar yang ada di sisi kiri dan kanan jalan. Namun, setelah dilakukan pengecekan detail, Gubernur Pramono Anung memutuskan untuk tidak mengganggu trotoar tersebut. Keputusan ini diambil karena evaluasi menunjukkan bahwa solusi tersebut tidak efektif dan ada alternatif lain yang lebih menjanjikan.

Sebagai gantinya, Pemprov DKI akan fokus pada penambahan armada Transjakarta sebanyak 14 unit untuk meningkatkan kapasitas angkutan umum di kawasan tersebut. Penambahan armada ini diharapkan dapat mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, sehingga mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Strategi ini dianggap lebih berkelanjutan dan tidak mengorbankan fasilitas pejalan kaki.

Gubernur Pramono Anung menyampaikan, “Baik di kiri, di kanan, setelah dilakukan pengecekan secara detail, trotoar yang ada pembangunannya saja yang bisa dilakukan. Tetapi akhirnya saya memutuskan trotoar di kanan dan di kiri tidak diganggu karena memang yang akan kita lakukan adalah menambah armada Transjakarta 14 unit.” Pernyataan ini menegaskan komitmen Pemprov untuk mencari solusi yang paling optimal.

Koordinasi Lintas Sektor untuk Solusi Kemacetan

Penyebab utama kemacetan di TB Simatupang adalah adanya sejumlah proyek konstruksi yang sedang berjalan di daerah tersebut. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan serangkaian koordinasi intensif dengan berbagai instansi terkait untuk menyelaraskan upaya penanganan. Koordinasi ini mencakup pertemuan dengan Kementerian PU, PAM Jaya, Paljaya, Dinas Sumber Daya Air DKI, dan Dinas Bina Marga DKI.

Gubernur Pramono Anung menjelaskan bahwa koordinasi ini sangat penting untuk memastikan semua pihak bekerja sama dalam mengatasi dampak proyek konstruksi terhadap lalu lintas. “Alhamdulillah, kami sudah mendapatkan persetujuan, izin dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) untuk melakukan pengalihan arus, termasuk nanti pengaturan di dalam jalan tol,” kata Pramono Anung. Izin ini menjadi kunci untuk implementasi pengaturan lalu lintas yang lebih luas.

Pramono Anung juga menargetkan bahwa seluruh proyek konstruksi yang menjadi pemicu kemacetan ini dapat diselesaikan paling lambat akhir Oktober. “Saya minta paling lama akhir Oktober sudah selesai semua,” ucap Pramono. Dengan selesainya proyek-proyek tersebut, diharapkan persoalan kemacetan di kawasan TB Simatupang juga dapat terselesaikan secara signifikan, memberikan dampak positif bagi mobilitas warga Jakarta.

Sumber: AntaraNews