Tahukah Anda, Ditjenpas Latih Kalapas Sumsel Jadi Juru Bicara Handal? Ini Pentingnya Pelatihan Penyebaran Informasi

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara proaktif menyelenggarakan sebuah program pelatihan komprehensif. Kegiatan ini secara khusus menyasar seluruh kepala lembaga pemasyarakatan (kalapas) di wilayah Sumatera Selatan. Pelatihan ini berfokus pada penguasaan teknik penyebaran informasi yang efektif kepada masyarakat luas.

Inisiatif ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan warga negara mendapatkan akses informasi yang transparan dan akuntabel. Pelatihan tersebut berlangsung di Palembang pada Jumat, 12 September 2025, dan dipimpin langsung oleh Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan, Maulidi Hilal.

Tujuan utama dari program ini adalah membekali para pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, termasuk Kepala Lapas, Karutan, Kabapas, dan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Mereka diharapkan mampu menyusun, mengemas, dan menyampaikan informasi penting secara transparan kepada publik.

Pentingnya Komunikasi Transparan dengan Masyarakat

Maulidi Hilal menegaskan bahwa jajaran pemasyarakatan, khususnya para pimpinan UPT, harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan media. Keterlibatan media sangat krusial agar masyarakat dapat mengetahui pelayanan dan kinerja yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Hal ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan keterbukaan informasi.

Media berfungsi sebagai jembatan vital untuk menyalurkan berbagai peristiwa dan program layanan Ditjenpas kepada khalayak umum. Dengan demikian, proses keterbukaan informasi tidak hanya akan memperkuat transparansi institusi. Lebih dari itu, langkah ini juga akan turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

Upaya ini menunjukkan komitmen Ditjenpas untuk tidak hanya berkinerja baik, tetapi juga memastikan bahwa kinerja tersebut diketahui dan dipahami oleh publik. Transparansi adalah kunci untuk menghilangkan stigma negatif dan membangun citra positif lembaga di mata masyarakat.

Modernisasi Layanan dan Sinergi Antar Lembaga

Selain fokus pada pelatihan kehumasan, kegiatan ini juga mencakup bimbingan teknis terkait pengelolaan sistem database lembaga pemasyarakatan. Operator sistem database dan pengelola layanan publik turut dilibatkan dalam sesi ini. Tujuannya adalah untuk memastikan pelayanan yang diberikan menjadi lebih modern, akuntabel, dan berbasis teknologi.

Palembang dipilih sebagai kota pertama pelaksanaan kegiatan kolaborasi ini, sebuah keputusan yang selaras dengan arahan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Kemenkopolhukam berperan sebagai leading sector dalam upaya sinergi pertukaran data antar lembaga penegak hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.

Hilal menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan tugasnya. Sinergi yang kuat dengan aparat penegak hukum lainnya serta keterlibatan aktif media adalah kunci utama. Hal ini diperlukan agar pemasyarakatan di masa depan dapat menjadi lebih baik, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat luas.

Sumber: AntaraNews