Wamendikdasmen soal Kebijakan Rombel 50 per Kelas ala Dedi Mulyadi: Sifatnya Makruh

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menetapkan jumlah rombongan belajar (rombel) menjadi 50 siswa per kelas. Fajar menilai kebijakan tersebut bersifat makruh, karena tidak menawarkan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah angka tidak sekolah (ATS).

"Sangat sementara, bukan solusi jangka panjang. Yang kedua, kebijakan tersebut sifatnya makruh. Tahu makruh? Makruh itu haram sih tidak, tapi sebaiknya tidak dilakukan," ungkapnya.

Dia menjelaskan, untuk mengurangi ATS di Jawa Barat, seharusnya melibatkan sekolah-sekolah swasta dalam proses tersebut. Artinya, kata Fajar, peran sekolah swasta sangat penting dalam upaya jangka panjang dan berkelanjutan untuk menekan ATS, sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti.

"Karena semangat dari SPMB yang digulirkan oleh Pak Abdul Mu'ti adalah pemerintah daerah harus menyertakan sekolah swasta yang terakreditasi dalam proses SPMB ini, sehingga swasta itu menjadi bagian utuh dalam ekosistem pendidikan nasional."

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan kebijakan mengenai jumlah maksimal siswa per kelas di tingkat SMA dan SMK negeri yang dibatasi hingga 50 orang hanya bersifat sementara.

"Kalimatnya maksimal, artinya bisa dalam setiap kelas itu 30, bisa 35, bisa 40," ungkap Dedi dalam sebuah unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Kamis, 3 Juli 2025 lalu.

Rencananya, jumlah siswa per kelas akan dipatok antara 30 hingga 35 orang. Kebijakan ini dibuat Dedi sebagai upaya rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk membangun ruang kelas baru guna menampung semua siswa.

"Nanti dalam tahun ajaran berikutnya, dalam semester berikutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pasti membangun ruang kelas baru. Nah, ruang kelas baru ini bisa menurunkan kembali jumlah siswanya," lanjutnya.

Dedi juga menjelaskan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk mencegah anak-anak putus sekolah akibat masalah ekonomi.

"Ini darurat, karena daripada rakyat tidak sekolah lebih baik bersekolah. Daripada mereka nongkrong di pinggir jalan, kemudian berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan usianya, walaupun sekolahnya sederhana," kata Dedi.

Penulis: Arby Salim