Kondisi Shelter Evakuasi Kota Padang: Banyak Sampah, Alat Peringatan Tsunami Tak Berfungsi & Kabel Dicuri

Angin pagi berembus pelan di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Di antara bangunan rumah warga, berdiri sebuah bangunan shelter untuk tempat evakuasi sementara (TES) yang kini kondisinya memprihatinkan. Cat tembok mengelupas, sampah berserakan dan tangganya berkarat.

Shelter lima tingkat yang dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2020, berjarak kurang lebih 500 meter dari bibir pantai Ulak Karang Lalu. Shelter diresmikan oleh Wali Kota Padang pada Desember 2021 dengan daya tampung mencapai 3.000 orang.

Merdeka.com mendatangi shalter tersebut pada Jumat, (29/5) pagi. Tampak di lokasi, tidak hanya sebagian catnya yang terlihat sudah mengelupas, tetapi juga sampah yang berserakan di sudut-sudut bangunan.

Pintu menuju ke atas terkunci gembok baik pada sisi kiri dan kanan. Jika naik dari pintu belakang, hanya bisa menuju lantai atas. Pada bagian atas terlihat peralatan pembangkit listrik tampak rusak.

Sesampainya di lantai atas, air tidak ada, begitupun WC juga tidak berfungsi. Sementara ruangan yang menyerupai kamar, di kiri dan kanan nya juga tidak terawat hingga dipenuhi dengan sampah, dan beberapa bungkus bekas lem banteng.

Sementara di lantai dua terlihat sebuah pintu bercat putih yang sepertinya baru selesai dikerjakan dalam keadaan terkunci. Pintu itu berada pojok dan menyerupai sebuah WC. Sampah lantai ini juga terlihat berserakan, begitu juga dengan lantai satu.

Shelter Tidak Terawat, Alat Penting Dicuri dan Terkunci

Salah seorang warga sekitar lokasi, Isnandar (55) mengeluhkan shelter tersebut tidak ada yang merawat.

"Shalter ini tidak ada pengawasnya. Seharusnya diadakan penjaganya, ini tidak, tidak ada yang merawatnya," ujar dia ditemui merdeka.com, Jumat, (30/5).

Ia juga menyayangkan pintu menuju ke atas tersebut digembok sehingga ketika terjadi bencana akan menyulitkan masyarakat.

Tetapi pintu tersebut terpaksa digembok oleh masyarakat sekitar karena banyak orang yang melakukan perbuatan asusila hingga narkoba.

Ia menilai alasan pintu itu digembok juga logis. Dia berharap ada perhatian dari pemerintah setempat untuk menunjuk penjaga sehingga pintu tidak perlu dikunci lagi.

"Dengan adanya penjaga perbuatan yang tidak diinginkan juga bisa diminimalisir, dulu pernah digerebek warga pasangan LGBT di atap itu, ada juga yang datang berdua di sana pada malam hari," tuturnya.

Menurutnya, shalter ini sangat membantu masyarakat Ulak Karang. Terutama ketika banjir dan gempa terjadi.

"Daerah kami ini rawan banjir, ketika banjir dan gempa kami lari ke atas. Di sini kalau hujan lebat banjir, pernah sampai 30 cm," tuturnya.

Tak hanya itu, katanya, kabel listrik di shelter tersebut habis dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

"Setahu saya itu dicuri, tetapi sejauh ini tidak ada yang ditangkap. Sekarang isi panel-panel sudah tidak ada lagi," jelasnya.

Isnandar berharap ada perhatian pemerintah terhadap shelter tersebut, mengingat fungsinya begitu bermanfaat bagi warga dan tempat evakuasi pertama bagi masyarakat di Ulak Karang.

"Dahulu ketika gempa lari ke jalan by Pass (lokasi aman tsunami), dengan adanya ini kami bisa berlari ke sana," katanya.

Biasanya, masyarakat memanfaatkan shelter itu untuk kegiatan senam. Namun akhir-akhir ini jarang terlihat. Dahulu pada lantai satu bisa digunakan untuk anak-anak bermain basket, tetapi sekarang peralatannya sudah tidak berfungsi lagi.

Hal senada juga diungkapkan Ketua RT 01 RW IV Erinal. Sebenarnya pagar dikunci untuk mencegah perbuatan asusila, pencurian peralatan dan narkoba.

"Sering terjadi perbuatan asusila dan pencurian panel-panel di sana, maka pagar itu dikunci. Shelter itu memang dekat RT 01, namun daerahnya masuk RT 02," katanya, diwawancarai, Sabtu, (31/5).

Dahulu, katanya, ada kepengurusan untuk merawat shelter tersebut. Tetapi kini sudah tidak terlihat lagi.

"Saya tidak bergabung di kepengurusan itu, kabarnya kepengurusan itu terbentuk pada Ketua RT 02 sebelumnya, tetapi Ketua RT 02 yang baru ini setahu saya juga tidak masuk dalam kepengurusan. Entah sudah diserahkan oleh pengurus sebelum ke pengurus berikut entah belum, saya juga tidak mengetahui hal itu," tuturnya.

Menurutnya, beberapa hari lalu ada pekerja dari BPBD Padang untuk memasang pintu WC di lantai 2. Dia khawatir upaya perbaikan itu akan sia-sia jika tidak dijaga.

Penjelasan BPBD hingga Pemda

Juru Bicara BPBD Sumbar Ilham Wahab tak menampik bahwa shelter tersebut tidak terawat. Dia berdalih perawatan shelter Ulak Karang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Padang.

"Semestinya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Padang, karena penyerahan salter ini ke Kota Padang," katanya dihubunggi merdeka.com melalui sambunggan telepon, Sabtu, (31/5).

Ilham membenarkan bahwa peralatan di shelter tersebut sudah hilang.

"Betul, peralatan peringatan tsunami sudah tidak aktif lagi, perlengkapan listriknya diambil maling," tuturnya.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Padang untuk pemeliharaan tersebut. Tetapi, katanya, tak kalah penting adalah kesadaran bersama dari masyarakat untuk merawatnya.

"Beli peralatannya sangat mahal, kalau sudah dipasang terus dicuri lagi rugi kita," sebutnya.

Menurutnya, bagunan yang dibangun untuk shalter di Kota Padang ada empat buah. Pertama di Parupuk Tabing dengan enam lantai, Air Tawar Timur dengan empat lantai, Komplek Jondul 4 Parupuk Tabing dengan enam lantai, kemudian di Kelurahan Ulak Karang Timur dengan lima lantai.

"Selain shalter itu ada 62 bangunan yang kita fungsikan untuk shelter, contohnya Amik Indonesia, Axana, Bank Nagari hingga Bapenda Sumatera Barat," imbuhnya.

Pemkot Tak Punya Anggaran

Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton mengatakan, tidak ada anggaran khusus untuk perawatan shelter ditambah lagi tahun efisiensi anggaran.

"Kemarin itu sudah dicat dan dipasang WC, kalau ada anggaran lebih kita perbaiki. Itu kan sudah dicat," ujarnya dihubungi merdeka.com, Sabtu, (31/5).

Menurutnya, pengelola shelter tersebut ada pengurusnya tingkat kelurahan dan ada Surat Keputusannya.

“Pengurusanya tidak digaji, menjaganya juga bagian dari tugas masyarakat,” sebutnya.

Terkait sampah yang berserakan pihaknya akan segera meminta lurah dan pengurus untuk gotong royong. Selain itu, dalam waktu dekat peralatan yang rusak akan segera diperbaiki.

"Nanti kami akan goro dengan lurah dan masyarakat di sana, Insya Allah sirine minggu depan diperbaiki," tuturnya.

Ditambahkan Lurah Ulak Karang Utara, Saringat mengatakan, perawatan yang memerlukan biaya berada di bawah naungan BPBD Kota Padang.

"Beberapa hari lalu baru selesai pengecatan dan baru selesai tempat untuk menyimpan alat-alat dan sebagai. Perawatan secara materil itu berada dibawah naungan BPBD Kota Padang," tuturnya diwawancarai merdeka.com melalui sambunggan telepon pada Sabtu, (31/5).

Kemudian, menjaga dan perawatan selain keuangan tugas kelurahan dan masyarakat setempat yang dibentuk pengelola shelter.

Pengelola shelter dibentuk oleh masyarakat berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama.

"Setelah dibentuk di SK kan oleh BPBD Kota Padang," ujarnya.

Ketika ditanya apakah SK tersebut masih berlaku hingga saat ini, Saregat tidak bisa memastikan hal itu dan akan mengecek terlebih dahulu. Apabila telah habis tugas kelurahan nantinya memfasilitasi pembentukan kepengurusan baru.

"Saya kan baru setahun menjabat di Ulak Karang Utara. Pas itu saya cek sudah hampir habis. Dan saya sudah sampaikan, mungkin nanti saya cek lagi, kalau memang SK sudah habis tentu yang Kemudian tugas kelurahan nantinya memfasilitasi.

punya wewenang pengelola shelter dan dikumpulkan lagi. Kalau memang hampir habis harus membentuk kepengurusan yang baru," sebutnya.

"Besok akan saya pastikan,akan saya cek langsung ke ketuanya untuk proses lebih lanjutnya sehingga shelter dapat berfungsi dengan baik," katanya.

Ia mengatakan beberapa bulan pihaknya sudah berbincang dengan camat, BPBD Padang, lurah, pengawas shelter dan masyarakat.

"Hasil akhir bincang-bincangnya kami akan meningkatkan ketertiban dan kebersihan dari shelter, dan terakhir harapan dari BPBD kalau memang SK kepengurusan sudah habis bertumbuh kembali. Intinya koordinasi ada," tutupnya.

Kemudian terkait pagar yang kunci, ia mengatakan hal itu bertujuan untuk mencegah kejadian asusila dan tidak bermanfaat kainnya.

"Solusinya memang dikunci, tetapi antara masyarakat dan BPBD kota Padang sudah sepakat bahwa kucing itu dipegang oleh rumah dekat shelter itu," ujarnya.