Siapa Menteri ATR/BPN di Tahun 2023? Simak Informasinya di Sini

Polemik mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di perairan pesisir pantai utara Tangerang, Banten, kini telah menjadi perbincangan di tingkat nasional. Keberadaan pagar laut yang membentang sejauh 30 km dan memiliki sertifikat tersebut telah menimbulkan banyak kritik.

Banyak pihak mempertanyakan bagaimana suatu kawasan perairan laut bisa mendapatkan legalitas yang sama dengan daratan. Ternyata, sertifikat tersebut diterbitkan pada tahun 2023. Seiring berjalannya waktu, kasus ini semakin sering dikaitkan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Tak heran jika sosok menteri yang menjabat pada saat itu turut terseret dalam isu ini. Lalu, siapakah menteri ATR/BPN yang menjabat pada tahun 2023?

Siapa Menteri ATR/BPN Tahun 2023?

Mengacu pada informasi dari menpan.go.id, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2023 dipimpin oleh Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto. Mantan Panglima TNI ini menjabat sebagai Menteri ATR/BPN hingga awal tahun 2024, sebelum akhirnya posisinya diisi oleh Nusron Wahid.

Hadi Tjahjanto mulai menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada akhir tahun 2021 setelah pensiun dari dinas militer. Ia dikenal sebagai seorang Panglima TNI yang berprestasi dan merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) pada tahun 1986.

Karier militernya sangat gemilang, di mana ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) sebelum diangkat menjadi Panglima TNI pada tahun 2017. Setelah mengakhiri tugasnya di TNI, Presiden Jokowi memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengelola urusan agraria dan tata ruang di tingkat nasional.

Penerbitan Sertifikat Pagar Laut yang Menjadi Perdebatan

Pada tahun 2023, sertifikat hak milik (SHM) dan hak guna bangunan (HGB) untuk area laut di Kabupaten Tangerang, Banten, telah diterbitkan. Sertifikat tersebut tercatat atas nama beberapa entitas, termasuk PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa, yang mencakup total 263 bidang tanah. Menariknya, beberapa bidang tanah juga tercatat atas nama individu.

Kawasan yang telah mendapatkan sertifikasi ini diketahui dilindungi oleh konstruksi laut sepanjang 30 km, yang menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan hukum dan prosedur dalam penerbitan sertifikat tersebut.

Kritik dari masyarakat pun bermunculan, terutama setelah laporan mengenai hal ini menjadi viral di media sosial. Hadi, selaku pihak terkait, tidak memberikan banyak komentar dan hanya meminta agar proses yang sedang berlangsung oleh Kementerian ATR/BPN dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

AHY Tidak Tahu Soal Pagar Laut

Senada dengan pernyataan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui mengenai sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang berkaitan dengan pagar laut di kawasan Tangerang pada saat ia menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Ia menambahkan bahwa sertifikat HGB untuk pagar laut tersebut sudah ada sejak tahun 2023, sebelum ia menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.

Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang melakukan penyelidikan terkait isu nasional ini. "Saya tidak tahu, saya tidak tahu, dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan, 2023. Dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk kan 2024," kata AHY, mengutip ANTARA.

Langkah Kementerian ATR/BPN di Bawah Nusron Wahid

Setelah pergantian kepemimpinan di Kementerian ATR/BPN pada awal tahun 2024, Nusron Wahid segera bertindak cepat untuk menangani kontroversi yang ada. Ia mengarahkan agar dilakukan koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memverifikasi posisi tanah yang tertera dalam sertifikat SHM dan HGB.

Dalam proses investigasi, salah satu langkah yang diambil adalah memeriksa batas garis pantai dari beberapa tahun, mulai dari 1982 hingga 2024. Apabila terdapat pelanggaran yang terdeteksi, Nusron menyatakan bahwa ada kemungkinan untuk mencabut sertifikat melalui proses evaluasi hukum.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto, melalui Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, juga telah mengeluarkan instruksi agar semua pelanggaran hukum yang berkaitan dengan sertifikasi ditindak dengan tegas. Langkah-langkah ini dianggap sangat penting untuk memulihkan kredibilitas pemerintah dalam bidang agraria.

Siapa Menteri ATR/BPN tahun 2023?

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2023 dijabat oleh Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.

Apa kontroversi terkait pagar laut di Tangerang?

Panjang pagar laut yang mencapai 30 km dilengkapi dengan sertifikat SHM dan HGB. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan penerbitan sertifikat tersebut.

Apa langkah yang diambil Kementerian ATR/BPN terkait sertifikat pagar laut?

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid telah memberikan instruksi untuk melakukan penyelidikan guna memastikan keaslian dokumen yang ada.

Siapa yang memiliki tanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat itu?

Sertifikat tersebut diterbitkan pada tahun 2023, ketika Hadi Tjahjanto masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun investigasi sedang berjalan untuk menentukan tanggung jawab secara detail.