Hadi Tjahjanto, Profil Eks Menteri ATR/BPN yang Terlibat Kasus Pagar Laut Tangerang

Nama Hadi Tjahjanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), kini menjadi sorotan publik setelah terlibat dalam kontroversi mengenai pagar laut di Tangerang, Banten. Pagar tersebut memiliki panjang lebih dari 30 kilometer dan diketahui telah mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) serta Sertifikat Hak Milik (SHM), meskipun lokasinya berada di atas laut.

Sertifikat ini diterbitkan pada tahun 2023, saat Hadi menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Namun, Hadi membantah bahwa ia terlibat dalam proses penerbitan dokumen tersebut dan mengklaim baru menyadari isu ini setelah menjadi berita utama.

Kasus ini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang mencurigai adanya pelanggaran administratif. Di luar kontroversi ini, perjalanan karier Hadi Tjahjanto di dunia militer dan pemerintahan juga cukup panjang.

Ia pernah menjabat sebagai Panglima TNI sebelum beralih menjadi Menteri ATR/BPN dan Menkopolhukam. Hadi merupakan salah satu tokoh penting dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Informasi lebih lanjut mengenai perjalanan kariernya dapat ditemukan dalam laporan yang dirangkum oleh Merdeka.com pada Kamis (23/1).

Awal Karier Hadi Tjahjanto di Dunia Militer

Hadi Tjahjanto lahir di Malang pada 8 November 1963 dan memulai karirnya di militer setelah menamatkan pendidikan di Akademi Angkatan Udara (AAU) pada tahun 1986. Ia kemudian bergabung dengan Skuadron Udara 4 yang berada di Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, sebagai pilot pesawat angkut ringan. Seiring waktu, karirnya semakin cemerlang dengan berbagai posisi strategis yang dipegang, seperti Kepala Seksi Latihan Skadron Udara 4 pada tahun 1993 dan Komandan Flight Ops Skuadron Udara 32 pada tahun 1996.

Dalam perjalanan karirnya di dunia militer, Hadi juga dipercaya untuk menjabat sebagai Komandan Pangkalan Udara Adi Soemarmo pada tahun 2010. Kepercayaan terhadapnya semakin meningkat, terutama setelah ia menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara pada tahun 2013 dan kemudian sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) pada tahun 2017. Puncak karir militernya dicapai saat ia dilantik sebagai Panglima TNI pada 8 Desember 2017 oleh Presiden Joko Widodo.

Perjalanan Hadi di Pemerintahan: Dari Menteri ATR hingga Menkopolhukam

Setelah menyelesaikan tugasnya di TNI pada tahun 2021, Hadi Tjahjanto mendapatkan kepercayaan dari Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada bulan Juni 2022. Dalam perannya ini, ia memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai sengketa tanah, termasuk pelaksanaan program sertifikasi tanah secara sistematis.

Sesuai dengan informasi yang dikutip dari setneg.go.id, Hadi kemudian diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dan dilantik pada bulan Februari 2024. Ia menggantikan posisi Mahfud MD yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Dalam jabatan barunya, Hadi diharapkan dapat menjalankan tugas strategis untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di tingkat nasional.

Masa jabatannya sebagai Menkopolhukam dijadwalkan berakhir pada bulan Oktober 2024, bersamaan dengan berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, namanya kembali menjadi sorotan publik setelah terjadinya polemik besar terkait kasus pagar laut di Tangerang pada awal tahun 2025.

Polemik Pagar Laut Tangerang dan Sertifikat SHGB di Atas Laut

Kasus pagar laut di Tangerang menjadi perhatian publik setelah ditemukan pagar yang membentang lebih dari 30 kilometer di enam kecamatan di pesisir Banten. Pagar tersebut ternyata telah dilengkapi dengan dokumen resmi, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan pada tahun 2023.

Keberadaan sertifikat di atas laut ini menimbulkan pertanyaan besar, mengingat secara hukum, SHGB dan SHM umumnya hanya berlaku untuk tanah yang berada di daratan. Kementerian ATR/BPN mencatat bahwa sebagian besar sertifikat tersebut dimiliki oleh dua perusahaan, yaitu PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa, serta beberapa individu.

Hadi Tjahjanto, yang menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada tahun 2023, mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui mengenai penerbitan sertifikat tersebut. Pernyataan ini disampaikan setelah kasus ini menjadi sorotan media dan menarik perhatian publik, serta lembaga pengawas seperti Ombudsman Republik Indonesia.

Penanganan Kasus oleh KKP dan Ombudsman

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengambil tindakan tegas dengan menyegel pagar laut di Tangerang pada bulan Januari 2025. Tindakan ini diambil karena pagar tersebut diduga tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) serta melanggar zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi.

Ombudsman Republik Indonesia juga terlibat dengan melakukan penyelidikan terkait dugaan maladministrasi dalam penerbitan sertifikat yang berkaitan dengan proyek ini. Namun, sampai saat ini, belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini, apakah itu berasal dari pemerintah daerah, kementerian, atau pihak swasta.

Proses penegakan hukum terus berlangsung, termasuk investigasi lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan pagar laut tersebut. Kasus ini menjadi preseden yang penting dalam pengelolaan tata ruang dan kebijakan agraria di Indonesia, menyoroti perlunya kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Apa itu kasus pagar laut Tangerang yang melibatkan Hadi Tjahjanto?

Kasus ini berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berada di atas laut. Polemik ini muncul karena diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan tata ruang yang berlaku.

Kapan Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Menteri ATR/BPN?

Hadi telah menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejak bulan Juni 2022 hingga Februari 2024. Dalam periode tersebut, ia bertanggung jawab atas berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dan ruang di Indonesia.