FOTO: Massa Buruh Geruduk Kantor Kemnaker, Tolak Penetapan Upah dengan PP 51 Tahun 2023

Buruh menilai peraturan pengupahan tersebut kini tidak sejalan dengan putusan MK nomor 168/PUU-XXI/2023 atas uji materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Oleh Helmi Fithriansyah - Reporter

Desak Pengupahan Tak Pakai PP 51/2023, Buruh Berunjuk Rasa di Kemnaker — Buruh yang terdiri dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengikuti aksi di depan Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta, Kamis (7/11/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia) © 2024 Liputan6.com

Massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Jakarta, Kamis (7/11/2024). Dalam aksinya, mereka menentang penetapan upah menggunakan PP 51 tahun 2023 tentang Pengupahan. Foto: Liputan6.com/Herman Zakharia

PP 51 tahun 2023 merupakan perubahan dari PP 36 tahun 2021 yang mengatur tentang pengupahan, khususnya dalam hal perhitungan kenaikan upah minimum. Foto: Liputan6.com/Herman Zakharia

Massa buruh menilai peraturan pengupahan tersebut kini tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168/PUU-XXI/2023 atas uji materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terkait Ketenagakerjaan. Foto: Liputan6.com/Herman Zakharia

Selain itu, para buruh juga mendesak para pengusaha untuk segera melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi tanpa adanya interpretasi dari pemerintah. Foto: Liputan6.com/Herman Zakharia

Massa buruh yang tergabung dalam FSPMI dan KSPI berunjuk rasa menolak penetapan upah dengan PP 51 tahun 2023 di depan Kantor Kemenaker, Jakarta, Kamis (7/11/2024). Foto: Liputan6.com/Herman Zakharia