Polri Dalami Indikasi Masuknya Jaringan dan Dana Narkoba di Pemilu 2024

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendalami indikasi keterlibatan jaringan dan dana narkoba dalam kontestasi Pemilu 2024. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Direktur Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri Polri, Kombes Jayadi.

"Itu yang salah satu nanti akan kita bahas dalam Rakernis ini. Apakah ada indikasi keterlibatan jaringan narkotika, kemudian dananya disalurkan untuk kontestasi elektoral 2024, itu sedang kita berikan pemahaman. Tetapi indikasinya kalau melihat data yang lalu, memungkinkan itu ada," kata Jayadi di Kuta, Bali, Rabu (24/5).

Jayadi menerangkan, banyak anggota legislatif yang terlibat dalam peredaran narkoba. Hal ini juga yang memunculkan dugaan kuat masuknya dana narkoba di Pemilu.

"Itu adalah salah satu agenda teman-teman narkoba, jajaran kita akan diberikan pembekalan apa yang harus dilakukan oleh Direktur Narkoba terkait ancaman yang akan dihadapi di Pemilu 2024. Seperti yang kita tahu banyak anggota legislatif yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba," tutur Jayadi.

Sementara saat ditanya berapa persen dana dari narkoba untuk politik, pihaknya belum bisa menjelaskan.

"Saya tidak bisa katakan persentasenya. Tetapi bisa browsing di internet anggota legislatif yang terlibat, itu muncul semua," ujarnya.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar rakernis di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, yang dimulai dari Rabu (24/5) hingga Kamis (25/5) dan peserta rakernis yakni Direktur Reserse Narkoba di seluruh Indonesia.

"Kita melaksanakan rakernis selama dua hari mulai hari ini dan besok. Peserta rakernis direktur reserse narkoba seluruh Indonesia, dan diikuti juga dengan reserse narkoba seluruh jajaran melalui daring. Ada tiga agenda yang dibahas, peredaran narkoba dihubungkan dengan pemilu, perkembangan narkotika jenis baru dan rehabilitasi bagi pecandu dan pengguna. Itu agenda yang dibahas di rakernis," ujarnya.