Imbas Turis Nakal di Bali, Muncul Wacana Penerapan Pajak untuk Wisatawan Asing

Maraknya kasus turis nakal di Bali, memunculkan wacana penerapan pajak bagi wisatawan asing yang berlibur ke Pulau Dewata. Wacana ini datang dari Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. Dia menyebut pemerintah akan mengenakan pajak kepada turis asing yang datang ke Indonesia.

Hal itu dia sampaikan melalui unggahan di akun Instagram. Luhut mengatakan pengenaan pajak salah satunya dilakukan demi menertibkan tingkah laku turis asing yang masuk ke Indonesia, terutama Bali. Ia meyakini pengenaan pajak akan membuat turis asing yang datang ke Indonesia lebih berkualitas.

Merespons wacana itu, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun menilai hal tersebut merupakan upaya menjaring turis berkualitas.

"Beliau menginginkan seperti itu, karena melihat dan mengevaluasi wisatawan yang datang itu seperti ini. Sehingga salah satu untuk memfilter wisatawan dan salah satunya caranya begini," kata Pemayun saat dikonfirmasi, Jumat (7/4).

Dia menyebutkan, sepanjang yang dia ketahui di Thailand juga menerapkan aturan pajak kepada wisman. Kemudian, untuk Dispar Bali tentu menjalankan kebijakan pemerintah pusat bila nantinya aturan itu diterapkan.

"Itu kebijakan dan aturan negara. Dan kami di daerah tinggal menjalankan saja. Itu buktinya di Thailand kan sudah. (Tidak berpengaruh ke kunjungan), ngapain takut Bali mahal," ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya belum mengetahui apakah aturan tersebut nantinya efektif atau tidak untuk mendatangkan wisman berkualitas. Namun dia menilai setiap kebijakan yang direncanakan pemerintah pusat tentu berdasarkan kajian.

"Iya nanti kita lihat dulu (apakah efektif). Saya tidak mau berandai-andai dulu. Dan itu pasti ada kajian dan lain sebagainya, kalau saya pribadi belum mengkaji dengan tim tapi yang jelas itu negara yang punya kebijakan dan pasti ada kajiannya. Itu, sesuai dengan visi Gubernur Bali yang ingin wisatawan yang berkualitas dan bermartabat," ujarnya.