Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap 134 pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan memiliki saham di 280 perusahaan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut, saham itu ada di perusahaan tertutup dan tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
"Bukan, bukan (perusahaan terbuka). Kalau di bursa kita enggak pusing itu kan bebas investasi. Ini perusahaan tertutup, non listing. Semua tertutup," ujar Pahala di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (9/3)
Pahala juga menyebut, saham di 6 perusahaan yang dimiliki mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo juga tidak melantai di bursa.
"Itu tertutup semua, tidak di bursa. Kayak Alun itu kan punya 6 (saham perusahaan)," kata Pahala.
Advertisement
Dia menjelaskan, kebanyakan saham yang dimiliki pegawai pajak mengatasnamakan pasangannya. Misalnya, saham perusahaan properti Rafael Alun Trisambodo di Minahasa Utara atas nama istrinya. Begitu juga dengan pegawai Kementerian Keuangan bernama Wahono Saputro.
"Wahono ini, istrinya Wahono punya saham yang ada di perusahaan perumahan di Minahasa Utara bareng istrinya Alun," kata Pahala.
Menurut Pahala, KPK akan memberikan laporan rinci soal temuan 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan ke Kementerian Keuangan. Laporan ini akan disetor ke Kementerian Keuangan pada besok Jumat (10/3).
"Tadi sama Pak Sekjen (Heru Pambudi) bisik-bisik. Nanti saya kasih angkanya. Masa saya buka ke media ke, Kementerian Keuangan tidak dikasih," ujar Pahala.