Ketum PBNU Beri Penjelasan Soal Pernyataan Said Aqil yang Serukan Boikot Pajak

Gus Yahya menegaskan Nahdlatul Ulama (NU) tidak akan melakukan sesuatu yang bisa mencederai kepentingan negara termasuk dalam hal pajak.

Uga Andriansyah
Oleh Uga Andriansyah - Reporter
Ketum PBNU Beri Penjelasan Soal Pernyataan Said Aqil yang Serukan Boikot Pajak
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Tsaquf atau Gus Yahya. ©2023 Merdeka.com

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Tsaquf atau Gus Yahya, memberikan penjelasan terkait pernyataan dari Said Aqil Siradj yang menyerukan agar memboikot tak bayar pajak. Menurut Gus Yahya, banyak orang yang salah mengartikan pernyataan dari mantan Ketum PBNU tersebut.

“Saya kira orang salah paham. Sebenarnya beliau tidak menyerukan pembangkangan pajak. Tapi beliau seperti memberi peringatan kalau akuntabilitas tidak ditegakkan bisa-bisa orang akan menolak untuk membayar pajak. Saya kira itu yang harus dipahami dalam pernyataan beliau,” kata Gus Yahya di Medan, Selasa (7/3) malam.

Gus Yahya menegaskan Nahdlatul Ulama (NU) tidak akan melakukan sesuatu yang bisa mencederai kepentingan negara termasuk dalam hal pajak.

“Karena pajak adalah kepentingan negara yang paling strategis. NU tidak mungkin melakukan sesuatu yang bisa mengganggu kepentingan negara dalam hal pajak,” ucapnya.

Kemudian, Gus Yahya mengungkapkan dirinya dikunjungi oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, pada Kamis (2/3) buntut dari pernyataan Said Aqil. Gus Yahya pun membeberkan isi dari pertemuan tersebut.

“Mereka meminta penjelasan apakah benar NU akan membuat gerakan pembangkangan pajak. Saya sampaikan saja dengan terbuka bahwa NU menuntut akuntabilitas yang lebih dari ditjen pajak dan secara umum bagi semua kinerja pemerintah,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Said Aqil menyerukan boikot tak bayar pajak melalui akun Instagram miliknya pada Selasa 28 Februari 2023. Hal itu diucapkannya imbas dari kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio anak dari pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun Trisambodo.

Rekomendasi