Jokowi Ungkap 80% Menteri Minta Lockdown: Kalau Salah Memutuskan, Kita Sudah Rusuh

Presiden Joko Widodo mengungkap 80 persen menterinya meminta diterapkan kebijakan lockdown ketika di awal pandemi Covid-19. Bahkan, Jokowi mengakui mayoritas masyarakat menginginkan untuk dilakukan lockdown.

"Waktu awal awal kita menentukan kita lockdown atau tidak. Semua negara lock down. Pada saat rapat kabinet hampir 80 persen menteri 'lockdown pak'. Cek ke masyarakat juga mintanya sama," ujar Jokowi dalam perayaan Imlek Nasional 2023 di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (29/1).

Namun, Jokowi tidak buru-buru langsung menerapkan lockdown. Menghadapi pandemi Covid-19, Jokowi menerapkan sistem rem dan gas antara kebijakan ekonomi dan kesehatan. Menurut dia, kalau buru-buru dilakukan lockdown berpotensi terjadi kerusuhan.

"Kalau salah memutuskan, mungkin enggak ada dua minggu kita sudah rusuh saat itu," kata kepala negara ini.

Jokowi tidak langsung memutuskan lockdown karena melihat kondisi ekonomi masyarakat. Dari kalangan atas sampai kalangan bawah.

Ternyata, terlihat kebijakannya itu berhasil hari ini. Pemerintah telah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022.

"Saya putuskan tidak lockdown meskipun tekanannya lockdown. Dan ternyata tidak salah," kata Jokowi.

Lebih lanjut, mantan gubernur DKI Jakarta ini bilang, bila lockdown diterapkan maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan minus dan sulit mengejar.

"Itu kalau diputuskan lockdown bisa. Kita di minus 17 pada saat itu ekonomi kita, minus 17. Dan ngembalikannya ke normal itu yang sangat sulit, karena minusnya sudah langsung jatuh seperti negara-negara di Eropa," pungkas Jokowi.