16 Negara Bahas Peta Perairan Internasional di Bali

Pusat Hidro-oseanografi TNI AL (Pushidrosal) menjadi tuan rumah pertemuan North Indian Ocean Hydrographic Commission (NIOHC) ke-21 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (23/8). Pertemuan yang dihadiri 16 negara anggota NIOHC itu di antaranya membahas peta perairan internasional.

Selain Indonesia sebagai tuan rumah, pertemuan dihadiri perwakilan Bangladesh, Srilangka, India, Oman, Maladewa, Australia, Pakistan, Saudi Arabia, Thailand, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Mauritius, serta Indonesia.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan,
Pushidrosal yang masuk dalam International Hydrographic Organization (IHO) sudah diakui dunia tentang hydrographic atau pemetaan laut.

"Dengan perairan kita yang luas dan negara kepulauan, hydrographic ini sangat-sangat penting. Karena di dalam Alki (Alur Laut), juga dituntut bahwa negara kepulauan harus bertanggung jawab terhadap keamanan navigasi, keamanan navigasi tanpa hydrographic juga tidak mungkin terwujud," kata Yudo saat konferensi pers, Selasa (23/8).

"Sehingga untuk pembuatan peta yang berguna untuk pelayaran internasional ini adalah merupakan peran hydrographic. Dan kita ikuti untuk yang bagian India Utara, diikuti oleh 16 negara," imbuhnya.

Ia menerangkan, pertemuan itu untuk menyamakan visi pada setiap negara anggota dan juga menemukan sumber daya alam khususnya di dalam laut. Karena wilayah laut yang sangat luas, perlu kerja sama antarnegara, karena hydrographic tidak bisa hanya berdiri sendiri.

Selain itu, mereka juga membahas kemajuan teknologi saat ini, terkait alat-alat teknologi yang baru dan bisa menambah pengetahuan pada kedalaman laut hingga ribuan kilometer dan juga menemukan sumber daya alam. Kemudian, pembuatan peta nasional maupun internasional yang perlu di-upgrade atau diperbarui, sehingga dapat dipakai untuk rujukan bagi para pelaut internasional.

"Ini perlu kerja sama dengan asing. Tentunya, juga sharing informasi kepada mereka. Sehingga di dalam organisasi ini dan keanggotaannya dan juga peta-peta, baik yang nasional maupun internasional ini, perlu kita melaksanakan koordinasi kepada mereka semuanya," jelasnya.

"Dalam pembuatan peta ini ada standar internasional, hydrographic
ini sudah diakui internasional dan dipakai pelaut dunia. Kapal-kapal asing mau ke Indonesia kalau dia tidak menggunakan peta Indonesia, mereka tidak mau. Kemarin, sudah terjadi di Dermaga Patimban (Jawa Barat) itu ada kapal asing Jepang, dia begitu disodori peta bukan dari hydrographic dia tidak mau, karena bukan internasional," ungkapnya.

Menurutnya, dengan adanya peta hydrographic, dalam dunia pelayaran dan perairan serta pelabuhan-pelabuhan di Indonesia akan sangat terbantu.

"Kita, membuat peta-peta yang berstandar internasional sehingga asing juga bisa menggunakan peta itu. Jadi pelayaran ini, selain dari keselamatan navigasi, artinya kalau kapal akan melintas ini perlu keamanan navigasi, bagaimana kedalaman, bagaimana cuacanya dan bagaimana rintangan-rintangan navigasi yang ada ini, dituangkan dalam peta," ujarnya.

"Kemudian, keamanan dari perompak dan sebagainya ini juga diamankan oleh armada kita yang melaksanakan itu. Kapal-kapal Indonesia juga banyak melintas di jalur-jalur tersebut, sehingga ini sangat penting dan tentunya bagi semua pelayaran asing maupun Indonesia melintas di jalur-jalur yang dinyatakan aman dan tertera di dalam peta tersebut," ujarnya.

Yudo juga menyebutkan, peta laut memang sudah ada sejak zaman Belanda. Tapi, peta itu belum diupgrade dan upgrade-nya tentu dengan survei. Setiap saat peta harus di-upgrade apalagi jika ada hal-hal yang membahayakan.

Dia mencontohkan, adanya kapal tenggelam harus dipetakan. Jangan sampai kapal tenggelam ini justru ditabrak kapal lainnya yang melintas.

Kemudian, juga adanya gunung berapi yang ditemukan di bawah Laut Banda, Maluku. Dilakukan survei apakah akan membahayakan bagi pelaut dan kapal yang melintas.

"Kemarin, bersama-sama kementerian dan universitas, kita survei itu dan dievaluasi apakah gunung ini bahaya atau tidak dan lain sebagainya," ujarnya.

Yudo juga memaparkan, selain untuk keamanan navigasi, juga adanya survei sumber daya alam. Tidak tertutup kemungkinan ditemukan minyak dan nantinya bisa digunakan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) atau Pertamina.

"Mungkin juga dari perikanan, di mana (tempat) banyak ikan, itu juga perlu ada survei-survei itu, selain untuk keselamatan dan keamanan navigasi juga bisa kesejahteraan dan ekonomi dan sumber daya alam yang di laut," ujarnya.