Memulihkan Krisis Pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka

Rendahnya tingkat literasi membaca anak-anak Indonesia sebagaimana dilaporkan Programme for International Student Assessment (PISA) dalam hasil surveinya tahun 2018 lalu cukuplah menjadi tolok ukur bahwa kondisi pendidikan kita masih mengalami krisis pembelajaran. Karena, jika kompetensi mendasar seperti membaca saja masih belum merata, bagaimana anak-anak didik kita mampu menguasai kecakapan lain yang dibutuhkan pada Abad 21 ini seperti numerasi, teknologi, atau sains?

Krisis ini apabila hanya dilihat dari sebaran murid di kota-kota besar tidak akan terlalu tampak. Namun, jika dibandingkan peserta didik yang tersebar di pelosok-pelosok daerah, ketimpangan tingkat literasinya akan terlihat cukup tinggi. Hal ini didapat dari serangkaian survei, penelitian, studi kasus di lapangan yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudrsitek).

Kondisi demikian juga makin diperparah selama pandemi Covid-19 di mana anak-anak didik terpaksa menjalani segala aktivitas pembelajaran secara jarak jauh. Dalam keadaan yang tidak ideal itu, mereka tetap harus melahap semua materi pelajaran yang padat karena saat itu belum ada model pembelajaran baku yang disesuaikan dengan kondisi pandemi.

"Hal ini pun memicu terjadinya learning loss atau kemerosotan hasil belajar dalam tingkat yang cukup mengkhawatirkan. Tidak sedikit dari para wali murid yang merasa kewalahan ketika mendampingi anak-anaknya melahap begitu banyak materi dan tugas tanpa pendampingan tatap muka dari guru," ujar Plt Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Iwan Syahril.

Kondisi ini, menurut Iwan membuat banyak wali murid terpaksa menempuh risiko tetap menyekolahkan anaknya secara tatap muka meski situasi penyebaran virus saat itu masih belum terkendali. Pemerintah melalui Kemendikbudristek menyadari sepenuhnya jika krisis pembelajaran ini tidak segera dicarikan solusinya bisa berdampak pada penurunan kualitas pendidikan anak bangsa.

"Sehingga, pada awal tahun ini, tepatnya 11 Februari lalu, Kemendikbudristek meluncurkan Kurikulum Merdeka sebagai upaya memulihkan pembelajaran di Indonesia," terangnya.

Kurikulum ini diproyeksikan pengimplementasiannya oleh satuan-satuan pendidikan dimulai dari tahun ini sampai 2024 mendatang. Berdasarkan data dari kurikulum.gtk.kemendikbud.go.id, yang diakses pada 7 Agustus 2022, tercatat sudah ada 143.265 satuan pendidikan yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka merupakan penyempurnaan dari kurikulum darurat dan kurikulum prototipe yang merupakan bentuk penyederhanaan dari Kurikulum 2013 (Kurtilas). "Less is more," kata Dirjen Iwan, menyampaikan bahwa kurikulum yang disederhanakan itu dampaknya lebih baik untuk pembelajaran.

Selain lebih sederhana, Kurikulum Merdeka juga dirancang untuk memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan dalam berinovasi merancang rencana pembelajaran yang relevan bagi anak-anak didiknya. Dengan kurikulum ini, anak-anak sekolah bisa leluasa belajar biologi di taman sembari menjadikan berbagai tumbuh-tumbuhan sebagai obyek belajarnya.

Cara belajar yang demikian merupakan salah satu kekhasan Kurikulum Merdeka di mana anak-anak bisa merasakan model pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan melalui pembelajaran berbasis proyek (PBP) atau project-based learning. Anak didik tidak lagi terpaku mesti belajar di kelas sepanjang hari hanya dengan menggunakan satu medium belajar berupa buku.

"Dengan Kurikulum Merdeka, para guru juga tidak mesti terbebani memenuhi kuota jam berbagai mata pelajaran dalam waktu sepekan karena pemenuhannya dihitung pertahun. Tentu, kurikulum yang esensinya lebih menyederhanakan pembelajaran ini memunculkan harapan dan optimisme pulihnya pendidikan kita," ujar Iwan lebih lanjut.

Implementasi Kurikulum Merdeka

Selain kemudahan yang diberikan dalam esensi kurikulumnya, satuan-satuan pendidikan pun diberi keleluasaan dalam pengimplementasiannya. Karena, implementasi Kurikulum Mandiri (IKM) tidak didorong untuk diserentakkan oleh kementerian.

"Namun, satuan-satuan pendidikan bisa mengukur tingkat kesiapannya terlebih dahulu sehingga dapat memilih satu dari tiga opsi dalam pengimplementasian kurikulum ini secara mandiri," terangnya.

Tiga opsi tersebut adalah Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi, yang detil penjelasannya telah dipublikasikan di berbagai medium publikasi baik yang dikelola Kemendikbudristek atau melalui pemberitaan. Dari sisi dukungan pemerintah, Kemendikbudristek menyiapkan sedikitnya lima strategi untuk mendukung dan membantu satuan-satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Strategi pertama adalah rute adopsi Kurikulum Merdeka secara bertahap, di mana satuan-satuan pendidikan difasilitasi untuk mengenali kesiapannya terlebih dahulu melalui asesmen dan pemberian umpan balik ke kementerian setelah tiga bulan pengimplementasian.

Strategi kedua adalah penyediaan perangkat asesmen dan perangkat ajar dalam format digital berupa teks, modul ajar, contoh proyek, dan contoh kurikulum yang semuanya bisa digunakan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka.

Strategi ketiga adalah penyediaan sumber pelatihan mandiri dan sumber belajar guru yang bisa diakses secara digital dan daring oleh para guru. Semua itu bertujuan untuk memudahkan guru serta tenaga pendidik dalam mengadopsi gaya dan model pengajaran yang relevan bagi anak murid—sebagaimana jadi ciri khas pembelajaran di Kurikulum Merdeka. Semua itu sebenarnya telah disediakan dalam satu platform Merdeka Mengajar.

Strategi keempat adalah pemfasilitasan komunitas belajar yang diinisiasi lulusan Guru Penggerak atau oleh sekolah itu sendiri. Komunitas ini bisa menjadi wadah saling berbagi praktik baik tentang adopsi Kurikulum Merdeka yang harapannya bisa mengimbas ke sekolah-sekolah lain.

"Strategi terakhir adalah penyediaan narasumber yang akan berbagi praktik baik ke sekolah-sekolah yang terbilang baru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri. Narasumber yang dimaksud bisa dari Sekolah Penggerak yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbudristek atau Dinas Pendidikan di masing-masing daerah," beber Iwan.

Mengenai strategi terakhir, pada 23-26 Juni lalu, sejumlah direktorat di lingkungan Kemendikbudistek melakukan rapat koordinasi (rakor) terkait agenda penyuksesan IKM jalur mandiri yang dihadiri UPT, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Besar Guru Penggerak, Balai Guru Penggerak, dan UPT di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dari berbagai daerah.

Dalam kesempatan itu, para pimpinan memberikan arahan agar seluruh UPT dan unit Kemendikbudristek lainnya saling bekerjasama intens untuk membantu pemerintah daerah dan satuan-satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Masing-masing UPT, baik UPT di bawah koordinasi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen; UPT Ditjen Vokasi; atau UPT Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, diberikan keleluasaan untuk menggunakan pendekatan dan strategi yang berbeda. Sehingga, Kurikulum Merdeka bisa terimplementasikan secara tepat menyesuaikan dengan tingkat kesiapan satuan-satuan pendidikan.

"Harapannya, satuan-satuan pendidikan yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka selama sedikitnya dua tahun bisa mengimbaskan praktik baiknya ke sekolah-sekolah lain. Sehingga, upaya pemulihan kualitas pembelajaran di Indonesia pun betul-betul memulihkan," tutupnya.