KSP Klaim Pemerintah Terus Berupaya Tuntaskan Penyelesaian Pelanggaran HAM

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) merilis buku laporan capaian kinerja 2021 bertajuk "Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh 2021". Dalam laporan yang didominasi foto itu berisi berbagai capaian Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin satu tahun terakhir, salah satunya terkait hak asasi manusia.

Laporan itu menyatakan bahwa pemerintah tidak berhenti mengupayakan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM). "Sesungguhnya, pemerintah tak pernah berhenti mengupayakan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara bermartabat. Hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang tanpa ada yang terabaikan," demikian bunyi laporan yang dikutip, Selasa (20/10).

Sementara itu pemerintah pun sudah menyusun rencana aksi nasional HAM pada 2021-2025. Rencana itu pun sudah tertuang pada Perpres Nomor 53 Tahun 2021.

"Lima tahun ke depan, Rencana Aksi Nasional HAM 2021-2025
dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2021 sudah bisa dieksekusi," bunyi laporan itu.

Dalam laporan juga dijelaskan bahwa pemerintah akan terus memajukan HAM mulai dari perempuan, anak, penyandang disabilitas serta masyarat adat. "Pemajuan HAM terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat menjadi konsentrasi," akhir laporan.